KPK dan Ombudsman di Antara Persoalan Idrus Marham di Luar Rutan

Kompas.com - 04/07/2019, 08:23 WIB
Ombudsman RI menggelar konferensi pers terkait penemuan pengabaian kewajiban hukum terkait plesiran Idrus Marham di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOOmbudsman RI menggelar konferensi pers terkait penemuan pengabaian kewajiban hukum terkait plesiran Idrus Marham di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa terlihatnya Idrus Marham di sekitar kawasan Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC), Jumat (21/6/2019) menjadi persoalan di antara Ombudsman Jakarta Raya dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Bagaimana peristiwa ini menjadi persoalan di antara Ombudsman dan KPK?

1. Berawal dari temuan Ombudsman Jakarta

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, pihaknya sempat melihat Idrus Marham di sekitar RS MMC, Jumat (21/6/2019), siang.

"Waktu itu, teman-teman dari Ombudsman sedang jalan keluar untuk cari makan. Nah pada saat itu, mereka menemukan sosok IM (Idrus Marham) ini. Tidak mungkin salah mereka mengenali beliau. Karena sebelumnya si IM ini sudah pernah dipanggil Ombudsman saat menjadi Mensos," kata Teguh di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Alasan KPK Tak Borgol Idrus Marham di Rumah Sakit

Setelah melihat keberadaan Idrus di sekitar RS MMC, Ombudsman memanggil beberapa instansi terkait, yakni pihak RS MMC dan perwakilan KPK.

Teguh menyebutkan, beberapa hari setelah melihat Idrus Marham, Ombudsman menyambangi Rutan KPK untuk meminta konfirmasi terkait hal itu.

Menurut dia, pihak Rutan KPK membenarkan bahwa pada hari itu Idrus meminta izin melakukan pengobatan. Akan tetapi, Teguh menyatakan izin berobat berlangsung pada pukul 08.00-11.00 WIB. Sementara Ombudsman menemukan Idrus pada pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Dinilai Maladministrasi oleh Ombudsman soal Idrus, KPK Siap Lakukan Perbaikan

Ia juga mengatakan, Idrus berada di sekitar RS MMC hingga setidaknya pukul 16.00 WIB.

2. Dianggap maladministrasi

Dalam penyampaian laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman menilai terjadi maladministrasi selama pengawalan Idrus di luar Rutan Cabang KPK untuk menjalani pengobatan.

Ombudsman menemukan Idrus tak mengenakan rompi tahanan dan borgol di RS MMC. Menurut Teguh, staf pengamanan dan pengawalan melakukan maladministrasi karena membiarkan Idrus ke luar tahanan tanpa rompi tahanan dan borgol.

Baca juga: Soal Idrus Marham, Ombudsman: Plt dan Plh Kepala Rutan KPK Tak Kompeten

"Staf juga tidak memberikan laporan kejadian kepada staf pada Rutan KPK serta sesama staf pada pengawalan tahanan dan direktorat pengawasan internal," kata Teguh.

Ombudsman turut menemukan Idrus memakai sebuah ponsel untuk menghubungi keluarganya. Menurut Ombudsman, staf KPK yang mengawal Idrus tak menegur atau membiarkan penggunaan alat komunikasi itu.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

 

3. Temuan serius

Teguh juga menambahkan, ada dugaan pelanggaran lain di luar maladministrasi dari aksi Idrus. Bahkan, dinilainya serius karena berpotensi terjadi tindak pidana.

"Setelah ada penelusuran lebih lanjut, bisa jadi salah satunya tindak pidana. Begini, ketika maladministrasi dibiarkan, itu ada potensi terjadinya tindak pidana," papar Teguh.

Akan tetapi Teguh tak mengungkap secara rinci maksud dari temuan serius itu.

4. Klarifikasi KPK

Sebelum memenuhi panggilan Ombudsman, KPK menyesalkan kesimpulan yang terburu-buru dari Ombudsman soal peristiwa itu.

"KPK menyesalkan adanya penyampaian informasi yang keliru dan terburu-buru dari pihak Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Ombudsman Temukan Hal Serius Saat idrus Marham Keluar Rutan KPK

Febri menjelaskan, pada saat itu, Idrus Marham dibawa ke rumah sakit sesuai penetapan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 260/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI.

Penetapan itu pada intinya mengabulkan permohonan tim penasihat hukum Idrus, agar Idrus menjalani pemeriksaan kesehatan di luar Rutan Cabang KPK. Yaitu, ke dokter spesialis gigi di RS MMC.

"KPK membawa IM ke RS MMC adalah dalam rangka pelaksanaan penetapan Pengadilan Tinggi DKI, karena penahanan IM yang sudah menjadi terdakwa saat ini berada pada ruang lingkup kewenangan pengadilan," kata Febri.

Baca juga: Temukan Idrus Marham Tanpa Baju Tahanan dan Borgol di Luar Rutan, Ombudsman: KPK Lakukan Maladministrasi

Petugas membawa Idrus dari Rutan sekitar pukul 11.06 WIB. Akan tetapi, karena proses pengobatan belum selesai dan mendekati waktu shalat Jumat, Idrus dibawa ke lokasi terdekat untuk menjalani ibadah.

"Dan sebagaimana yang disampaikan KPK sebelumnya, karena akan berangkat menuju tempat shalat Jumat, tahanan tidak diborgol dan tidak menggunakan baju tahanan KPK," kata Febri.

Ia juga membantah pernyataan Ombudsman yang menyebutkan ketiadaan pengawasan. Sebab, saat shalat Jumat, Idrus tetap berada dalam pengawasan ketat oleh tim pengawal tahanan.

Baca juga: KPK Akan Penuhi Panggilan Ombudsman Jakarta soal Idrus Marham

"Setelah melakukan shalat Jumat, IM kembali dibawa ke RS MMC untuk dilakukan proses pengobatan lanjutan dan setelah selesai dibawa dan sampai di Rutan KPK kembali pada pukul 16.05 WIB," kata Febri.

Terkait pernyataan Ombudsman soal penggunaan ponsel oleh Idrus, petugas KPK telah melarang Idrus ketika ponsel itu diberikan oleh ajudan Idrus yang sudah terlebih dulu tiba di rumah sakit.

"Namun IM bersikeras ingin menghubungi istri sebentar saja, dan kemudian mengembalikan HP ke ajudannya. Pihak ajudan IM yang telah menunggu di RS sebelumnya menggunakan ponselnya untuk menghubungi istri IM," kata Febri.

5. KPK siap evaluasi

Setelah menerima LAHP dari Ombudsman, KPK akan mempelajari lebih lanjut soal temuan tersebut. Pimpinan KPK telah menugaskan Biro Umum untuk menerima dan mendengar LAHP Ombudsman Jakarta, Rabu (3/7/2019).

"Saya kira kalau pengumumannya atau publikasinya dilakukan setelah proses pemeriksaan dilakukan maka LAHP itu akan kami pelajari lebih lanjut setiap rinciannya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2019) malam.

Baca juga: KPK Sesalkan Kesimpulan Ombudsman Jakarta soal Keberadaan Idrus Marham di Luar Rutan

Febri mengatakan, jika dari hasil kajian internal memerlukan evaluasi lebih lanjut, KPK akan melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan.

"Bagi kami hal itu juga penting untuk melakukan katakanlah semacam review ke dalam untuk proses proses yang ada. Segala upaya yang dilakukan untuk memberikan masukan pada KPK itu pasti akan kami pandang secara positif bagi penguatan institusi KPK," ucap Febri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X