202 Orang Daftar Capim KPK, 9 dari Polri

Kompas.com - 03/07/2019, 23:14 WIB
Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih di Hotel Morrisey, Jakarta, Rabu (3/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Pansel KPK Yenti Garnasih di Hotel Morrisey, Jakarta, Rabu (3/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih mengatakan, pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 202 orang hingga Rabu (3/7/2019) sekira pukul 19.30 WIB.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, 202 orang pendaftar itu terdiri dari 43 orang dari kalangan advokat, 40 orang dari akademisi, dan 13 orang dari jaksa serta hakim.

Selain itu, 9 orang dari Polri, 2 orang dari komisioner KPK, 20 orang dari pihak swasta, 3 orang dari auditor, dan sisanya dari profesi lain.

"202 terdiri pengacara 43, akademisi 40, swasta 20, jaksa/hakim 13, Polri 9, auditor 3, komisioner KPK 2, lain-lain 72," kata Yenti di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Pansel Sebut Pendaftar Capim KPK Capai 194, Advokat Paling Banyak

Pendaftaran calon pimpinan KPK akan berakhir pada Kamis (4/7/2019). Pendaftaran manual akan ditutup pada pukul 16.00 WIB, sedangkan pendaftaran online ditutup pukul 00.00 WIB.

Adapun syarat-syarat pendaftaran bagi calon pimpinan KPK 2019-2023 yakni calon pelamar wajib melampirkan surat lamaran yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp 6.000, daftar riwayat hidup, pas foto berwarna terbaru sebanyak 3 lembar ukuran 4x6.

Calon pelamar juga harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), NPWP, ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersngkutan untuk lulusan dalam negeri, atau instansi yang berwenang bagi lulusan luar negeri.

Lampiran surat pernyataan mempunyai pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan sekurang-kurangnya 15 tahun dengan menyebutkan instansi-instansi tempat bekerja, dibuat di atas kertas bermeterai Rp 6.000.

Lalu, melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah, serta surat keterangan catatan kepolisian asli dan masih berlaku.

Baca juga: Masyarakat Disarankan Sampaikan ke Pansel KPK jika Keberatan Perwira Polri Daftarkan Diri

Selain itu, surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000 dan bertanggal yang menyatakan bahwa calon pelamar tidak menjadi pengurus partai politik.

Calon pelamar juga wajib melampirkan surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000 dan bertanggal bahwa apabila terpilih menjadi pimpinan KPK bersedia melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya, tidak menjalankan profesi selama menjadi anggota KPK, dan melaporkan harta kekayaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X