Kemendagri Perintahkan KPU Memperbanyak Jumlah TPS di Pilkada 2020

Kompas.com - 03/07/2019, 22:15 WIB
Foto dirilis Senin (20/5/2019), menunjukkan Ketua KPPS TPS 01 Dusun Belatung tengah Utun (kanan) menandatangani surat suara sebelum dilakukan pemungutan suara di TPS 003 di Dusun Belatung, Desa Kereho, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Demi terselenggaranya pencoblosan pemilu, petugas pembawa logistik harus mencapai daerah itu dengan menempuh perjalanan selama 2-3 hari menggunakan perahu motor untuk menelusuri arus sungai dan berjalan kaki melintasi hutan. ANTARA FOTO/ARIEF NUGROHOFoto dirilis Senin (20/5/2019), menunjukkan Ketua KPPS TPS 01 Dusun Belatung tengah Utun (kanan) menandatangani surat suara sebelum dilakukan pemungutan suara di TPS 003 di Dusun Belatung, Desa Kereho, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Demi terselenggaranya pencoblosan pemilu, petugas pembawa logistik harus mencapai daerah itu dengan menempuh perjalanan selama 2-3 hari menggunakan perahu motor untuk menelusuri arus sungai dan berjalan kaki melintasi hutan.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum di daerah penyelenggara Pilkada serentak 2020 untuk memperbanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya sudah sampaikan ke KPU agar TPS (di daerah Pilkada 2020) diperbanyak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, sebagaimana dikutip dari laman Antaranews.com, Rabu (3/7/2019).

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) mengalami kelelahan fisik pascapencoblosan.

"Jangan satu TPS terlalu banyak pemilihnya. Karena panitia penyelenggara bisa kelelahan," ujar Akmal.

Baca juga: UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Kebijakan ini juga merupakan hasil evaluasi Pemilu serentak 2019 yang memakan korban jiwa.

Diketahui, lebih dari 400 anggota penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu.

Meski, Akmal mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar di 270 daerah diyakini tidak akan menguras stamina panitia penyelenggara. Sebab, memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan Pemilu 2019.

Mekanisme yang dimaksud adalah jangkauan layanan yang lebih bersifat lokal, sehingga petugas hanya cukup fokus melakukan penghitungan suara pada tingkatan daerah saja.

"Beda dengan Pilpres dan Pileg yang skalanya nasional dan terdistribusi ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Yang bikin lelah itu bukan Pilpresnya, tapi Pileg yang jumlah hitungannya sangat banyak," kata dia.

Baca juga: KPU Gunakan DPT Pemilu 2019 Susun Daftar Pemilih Pilkada 2020

Kemendagri juga tidak terlalu khawatir akan jatuhnya korban meninggal dunia atau sakit secara masif pada Pilkada serentak 2020.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Nadiem: Kerjasama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nadiem: Kerjasama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nasional
Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X