Kompas.com - 03/07/2019, 22:11 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan K.H. Maruf Amin (kanan) disambut Komisioner KPU Hasyim Asyari (kiri) tiba di kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan K.H. Maruf Amin (kanan) disambut Komisioner KPU Hasyim Asyari (kiri) tiba di kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengaku belum mengetahui apakah ada menteri dari Nahdlatul Ulama (NU) yang akan masuk dalam kabinetnya bersama Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, pembagian kursi menteri harus dibahas bersama semua partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat ditanya apakah di kabinetnya akan ada menteri dari NU. Terlebih, Ma'ruf pernah menjabat Rais Aam PBNU sebelum maju sebagai cawapres.

"Belum juga (dibahas menteri dari NU), semua belum. Baru masing-masing ingin. Yang pasti kan dari partai koalisi, itu pasti," ujar Ma'ruf saat ditemui pada acara halalbihalal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Bertemu Jusuf Kalla, Maruf Amin Akan Bahas Hal Ini...

Ma'ruf mengatakan, pembahasan kursi menteri juga belum sampai menyebut nama-nama calon menteri.

Kendati demikian, Jokowi sudah memberi petunjuk terkait sosok yang akan menduduki kursi menteri, yakni para profesional dari kalangan milenial

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Ma'ruf, pembagian kursi menteri perlu memperhatikan komposisi antara kalangan profesional dan partai politik.

"Dulu ada. Dulu itu kan 15 dari, kalau tidak salah ya, dari partai. 19 dari profesional. Walaupun dari partai sendiri juga harus profesional juga. Cuma profesional yang merepresentasikan partai dan profesional yang tidak merepresentasikan partai," ujar Ma'ruf.

"Nah itu belum tahu lagi besok. Partai ini mau berapa dikasih, profesionalnya berapa. Itu kan harus dirundingkan. Berapa yang pantas untuk partai, berapa untuk profesional. Belumlah," kata Ma'ruf lagi.

Baca juga: Kata Maruf Amin soal Menteri Milenial

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.