Ditanya soal Menteri dari NU, Ini Jawaban Ma'ruf Amin...

Kompas.com - 03/07/2019, 22:11 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan K.H. Maruf Amin (kanan) disambut Komisioner KPU Hasyim Asyari (kiri) tiba di kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan K.H. Maruf Amin (kanan) disambut Komisioner KPU Hasyim Asyari (kiri) tiba di kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengaku belum mengetahui apakah ada menteri dari Nahdlatul Ulama ( NU) yang akan masuk dalam kabinetnya bersama Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, pembagian kursi menteri harus dibahas bersama semua partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat ditanya apakah di kabinetnya akan ada menteri dari NU. Terlebih, Ma'ruf pernah menjabat Rais Aam PBNU sebelum maju sebagai cawapres.

"Belum juga (dibahas menteri dari NU), semua belum. Baru masing-masing ingin. Yang pasti kan dari partai koalisi, itu pasti," ujar Ma'ruf saat ditemui pada acara halalbihalal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Bertemu Jusuf Kalla, Maruf Amin Akan Bahas Hal Ini...

Ma'ruf mengatakan, pembahasan kursi menteri juga belum sampai menyebut nama-nama calon menteri.

Kendati demikian, Jokowi sudah memberi petunjuk terkait sosok yang akan menduduki kursi menteri, yakni para profesional dari kalangan milenial

Menurut Ma'ruf, pembagian kursi menteri perlu memperhatikan komposisi antara kalangan profesional dan partai politik.

"Dulu ada. Dulu itu kan 15 dari, kalau tidak salah ya, dari partai. 19 dari profesional. Walaupun dari partai sendiri juga harus profesional juga. Cuma profesional yang merepresentasikan partai dan profesional yang tidak merepresentasikan partai," ujar Ma'ruf.

"Nah itu belum tahu lagi besok. Partai ini mau berapa dikasih, profesionalnya berapa. Itu kan harus dirundingkan. Berapa yang pantas untuk partai, berapa untuk profesional. Belumlah," kata Ma'ruf lagi.

Baca juga: Kata Maruf Amin soal Menteri Milenial

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X