Soal Wacana Menteri Muda, Golkar Kembalikan ke Jokowi

Kompas.com - 03/07/2019, 20:29 WIB
Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar  Ace Hasan Syadzily tak masalah dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal kabinet 2019-2024 yang dikatakan bakal diisi oleh anak muda. Menurut Ace, keputusan soal komposisi kabinet ada di tangan Jokowi.

"Kalau yang dimaksud dengan menteri yang diisi oleh anak-anak muda ya bagus-bagus saja, tapi itu semua dikembalikan kepada Pak Jokowi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menurut Ace, kerap kali terjadi dikotomi saat proses penyusunan kabinet. Dikotomi itu membagi antara kalangan profesional dan politisi.

Baca juga: Muhaimin Sebut Jokowi Akan Bahas Kabinet Juli Ini


Ia menilai, tak perlu ada dikotomi antara dua kalangan tersebut.

Sebab, kalangan politisi pun banyak yang berlatar belakang profesional. Misalnya ahli hukum, ahli ekonomi, hingga ahli ilmu sosial.

Ace mengatakan, dalam penyusunan kabinet, yang terpenting justru kepemimpinan dan integritas kandidat.

"Tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus misalnya tercela, pidana korupsi," ujar Ace.

Selain itu, kemampuan untuk mengambil kebijakan yang bersifat eksekutorial juga diperlukan.

"Jadi dia mampu untuk mengambil kebijakan secara cepat, tepat, sehingga implementasi kebijakan di lapangannya bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kriteria menteri yang akan mengisi kabinetnya ke depan.

Baca juga: Setuju Anak Muda Masuk Kabinet Jokowi, Nasdem Ingatkan Keterwakilan Perempuan

Menurut Jokowi, para menteri yang mengisi kabinet baru nantinya harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat. Kedua, harus memiliki kemampuan manajerial.

Ketiga, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.

"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Kompas TV Dua partai anggota koalisi pendukung Jokowi, Golkar dan PKB, saling klaim menyatakan paling berpengaruh dalam mendukung Jokowi dan layak mendapat ganjaran dengan menempatkan kadernya sebagagai pimpinan MPR atau DPR dan kabinet.<br /> Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, seusai bertemu dengan Jokowi di istana, mengatakan partainya layak mendapat 10 menteri. Tidak hanya itu Muhaimin juga merasa layak dididukung sebagai Ketua MPR.

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X