Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kirim Surat ke DPP Golkar, Aburizal Minta Munas Tetap Digelar Desember

Kompas.com - 03/07/2019, 19:34 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta Musyawarah Nasional Partai Golkar tetap digelar pada Desember 2019.

Ia tak sepakat Munas yang merupakan forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru itu dipercepat.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu lewat surat yang dikirim ke DPP Partai Golkar.

Surat ditandatangi Aburizal selaku Ketua Dewan Pembina dan Hafiz Zawawi selaku Sekretaris.

"Dalam surat itu, Dewan Pembina meminta DPP melaksanakan Munas di Desember 2019," kata Pelaksana harian Ketua Umum Partai Golkar Ibnu Munzir kepada Kompas.com, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pernyataan Pak JK Tutup Polemik soal Munas Golkar

Ibnu mengatakan, isi surat yang disampaikan Dewan Pembina Golkar berpegangan kepada hasil Munaslub 2017.

Saat itu, semua pihak menyepakati penyelenggaraan Munas Desember 2019. Selain itu, dalam suratnya, Aburizal meminta Golkar tetap solid dan menyelesaikan permasalahan partai secara internal.

Terkait adanya desakan segelintir pihak yang menghendaki Munas dipercepat, Ibnu Munzir yang juga Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan taat dan konsisten dengan hasil Munaslub 2017.

"Ini sejalan dengan saran dan masukan Dewan Pembina agar Munas dilaksanakan pada Desember 2019," kata dia.

Baca juga: Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Sebelumnya, muncul wacana mempercepat Musyawarah Nasional untuk mengganti pucuk kepemimpinan di partai beringin karena perolehan suara dan kursi yang turun pada Pileg 2019.

Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas yakni Azis Samual. Ia menginginkan agar Munas digelar maksimal akhir Juli. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com