10 Politikus Daftar Jadi Anggota BPK, Semuanya Caleg Gagal

Kompas.com - 03/07/2019, 18:58 WIB
Gedung BPK Gedung BPK
Penulis Ihsanuddin
|

1. Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat)

Nurhayati merupakan anggota DPR dua periode. Maju lewat Partai Demokrat, ia menjabat sejak periode 2009-2014 dan kembali terpilih untuk periode 2014-2019.

Namun, pada Pileg 2019, Nurhayati yang kembali maju dari dapil Jawa Timur 5 (meliputi Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang) itu gagal meraih suara yang cukup untuk lolos ke Senayan.

2. Daniel Lumban Tobing (PDI-P)

Pada Pileg 2019, Daniel menjadi caleg DPR RI dari PDI-P dan maju lewat dapil Jawa Barat VII. Namun, ia gagal mendapat kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Baca juga: Masih Jabat Dubes, Bos Lion Air Rusdi Kirana Daftar Jadi Anggota BPK

Daniel sebelumnya menjabat anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari dapil yang sama.

3. Akhmad Muqowam (PPP)

Akhmad Muqowam merupakan anggota DPR fraksi PPP dua periode dari 2009-2014 dan 2014-2019.

Namun, Muqowam yang maju lewat dapil Jawa Tengah 1 (meliputi Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) pada Pileg 2019 ini gagal.

4. Tjatur Sapto Edy (PAN)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Ungkap Gejala Hancurnya Sebuah Negara

Mahfud MD Ungkap Gejala Hancurnya Sebuah Negara

Nasional
Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Nasional
Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X