Golkar Khawatir Parpol Oposisi Jadi 'Duri Dalam Daging' jika Dukung Pemerintah

Kompas.com - 03/07/2019, 16:47 WIB
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Marud, Ace Hasan Syadzily, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Marud, Ace Hasan Syadzily, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily khawatir partai politik oposisi akan menjadi 'duri dalam daging' apabila bergabung ke koalisi pendukung pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, berkaca pada dinamika Pemilu 2019 yang lalu, publik dapat melihat bagaimana elite parpol oposisi 'menghajar' habis-habisan program dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Salah satu program yang dimaksud Ace adalah pembangunan infrastruktur yang masif di Tanah Air, namun dinilai ugal-ugalan oleh oposisi.

"Saya punya kekhawatiran kalau dari kubu Prabowo mau masuk (koalisi) tanpa memiliki kesamaan gagasan dengan apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye kemarin, saya khawatir bisa menjadi katakanlah duri dalam daging," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2019).

Baca juga: Kalla: Koalisi Jokowi-Maruf Amin di DPR Cukup Aman

Apabila demikian, tentu keberadaan parpol tersebut justru akan menjadi penghambat roda pemerintahan.

Oleh sebab itu, jika parpol oposisi benar-benar ingin bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa parpol tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan kepala negara.

"Menurut saya tidak bisa ujug-ujug masuk begitu saja. Masih ada proses. Yang terpenting adalah proses bagaimana menyamakan gagasan visi misi mereka yang memang seharusnya sama dulu," ujar dia.

Baca juga: Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?

Diketahui, dua partai dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019.

Sinyal dari PAN beberapa kali dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara, Sabtu (28/6/2019).

Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah sinyal akan merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf. Namun, sikap Demokrat baru akan diketahui setelah 10 Juli nanti.

Saat ini, menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, partainya masih dalam suasana berkabung setelah meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Partai Demokrat masih berduka sampai 10 Juli nanti. Setelah 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan kegiatan dari Partai Demokrat," kata Hinca, Minggu (30/6/2019), seperti dikutip dari Antara.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Nasional
Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X