Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Merasa Tak Pernah Rekomendasikan Haris Hasanuddin Jadi Calon Kakanwil Kemenag

Kompas.com - 03/07/2019, 15:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merasa tak pernah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin lewat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy untuk menjadi calon Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Khofifah saat menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Khofifah bersaksi untuk terdakwa Haris dan terdakwa Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Baca juga: KPK Akan Konfirmasi Khofifah soal Kesaksian Romahurmuziy dan Menag di Pengadilan Tipikor

"Saya ingin ketegasan Saudara apakah betul Saudara merekomendasikan Pak Haris ke Romy agar Pak Haris jadi Kepala Kantor Kemenag Jawa Timur agar bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?" tanya jaksa Basir.

"Tidak," jawab Khofifah dengan singkat.

Jaksa Basir pun kembali menanyakan apakah Khofifah tak pernah berkomunikasi dengan Romahurmuziy via aplikasi obrolan.

Mendengar pertanyaan itu, Khofifah mengakui dirinya berkomunikasi dengan Romy via Whatsapp. Kebetulan saat itu ia diminta Romy untuk hadir dalam sebuah kampanye di Jawa Timur.

"Saya bilang Insya Allah saya usahakan hadir. Kemudian karena saya diminta Kiai Asep tanya bahwa Pak Haris sesungguhnya sudah selesai dan masuk nominator utama kenapa tidak dilantik-lantik?. Saya diminta untuk tanya, kebetulan mas Romy WA. Saya jawab di WA itu awas keanginan (kelamaan) jadi sifatnya adalah pertanyaan," kata Khofifah.

Nama Asep merujuk pada pengasuh Pesantren Amanatul Ummah, Asep Saifuddin Chalim. Khofifah menegaskan, Asep yang memintanya untuk menanyakan ke Romy soal perkembangan nominasi Haris.

"Pak Romy jawab itu apa yang dimaksud ini Haris? Saya jawab iya. Karena pesannya (Asep) begitu tolong tanya Pak Romy, nah kebetulan Beliau (Romy) WA," kata dia.

Khofifah mengaku mengenal Haris sejak ia menjadi Gubernur Jawa Timur. Akan tetapi, ia menegaskan hanya mengenal Haris sebatas pada lingkup profesi.

"Saya tidak mengenal secara personal juga, jadi saya misalnya pernah diundang sebagai narasumber. Ada rakor Kemenag dan Pak Haris sebagai Plt mengundang dan menjadi moderator di mana gubernur jadi narasumber. Saya hadir untuk menyampaikan presentasi sesuai dengan tema acara," kata dia.

Baca juga: Khofifah Akan Bersaksi dalam Sidang Kasus Suap Jabatan di Kemenag

Dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Kompas TV Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan akan hadir pada sidang dugaan jual beli jabatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Khofifah akan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Kepala Kanwil Non Aktif Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Non Aktif, Muhammad Muafaq Wirahadi. Ketidakhadiran Khofifah dalam sidang sebelumnya selalu disertai surat tertulis pemberitahuan kepada tim jaksa dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan. #KhofifahIndar #SidangJualBeliJabatanKemenag
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com