Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Ketenagakerjaan Sebut 56 Persen Tenaga Kerja Sudah Terdaftar

Kompas.com - 03/07/2019, 15:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakaerjaan Agus Susanto menyatakan saat ini 56 persen tenaga kerja sudah terdaftar di lembaganya.

Capaian tersebut, menurut Agus, telah melampaui target yang ditentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni 51 persen. Meski sudah melampaui target, Agus menyatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan jumlah pesertanya.

"Karena itu akan tetap menjaga sustainibility dari kepesertaan kami. Tentunya kami terus menerus meningkatkan kerjasama atau sinergitas dengan pihak terkait baik pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pelaku usaha," ujar Agus saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Mulai 1 Juli, BPJS Kesehatan Putus Kontrak dengan RSK Mata Masyarakat Makassar

Agus menambahkan, jumlah tersebut juga melampaui rata-rata tenaga kerja di dunia yang sudah mendapat jaminan sosial versi International Labor Organization (ILO).

Menurut Agus, berdasarkan data ILO, rata-rata tenaga kerja dunia yang mendapat jaminan sosial sebanyak 46 persen.

Baca juga: Wapres Minta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kolaborasi

Sementara itu, jumlah perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 600.000.

"Ini kalau dibandingkan dengan data ILO terakhir, rata-rata penduduk dunia yang telah mendapatkan jaminan sosial, ini sebanyak 46 persen," ujar Agus.

"Dan di BPJS ketenagakerjaan meskipun tidak tercatat di ILO tapi kami melakukan asessment internal. Saat ini kami sudah mencapai 56 persen. Di atas rata-rata dunia," lanjut dia.

Kompas TV Kementerian Keuangan menolak menjadi pembayar pertama, atas defisit yang terjadi pada badan penyelenggara jaminan sosial, alias BPJS Kesehatan. Sebaliknya, menteri keuangan justru meminta BPJS Kesehatan membenahi data kepesertaan, untuk menaikkan kredibilitas program.<br /> <br /> Data yang ada saat ini dinilai kusut. Sebab berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), banyak peserta yang tidak memiliki identitas kependudukan, identitas ganda, bahkan kepesertaan aktif meski sudah meninggal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com