Kompas.com - 03/07/2019, 13:02 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) berbincang dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (ketiiga kiri) usai penyerahan Anugerah Paritrana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019). Anugerah Paritrana merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenko PMK kepada para pimpinan pemerintah daerah dan perusahaan yang sepanjang tahun 2018 mendukung penuh implentasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) berbincang dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (ketiiga kiri) usai penyerahan Anugerah Paritrana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019). Anugerah Paritrana merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenko PMK kepada para pimpinan pemerintah daerah dan perusahaan yang sepanjang tahun 2018 mendukung penuh implentasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah yang mendukung terselenggaranya program tersebut. Penghargaan itu diserahkan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Saat menyerahkannya, Kalla mengatakan penyerahan Anugerah Paritrana ini untuk menghargai pemerintah daerah yang disipilin dalam menyelenggarakan dan mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Penghargaan ini bermakna tentu BPJS dan pemerintah menghargai upaya daripada perusahaan-perusahaan dan pemda (pemerintah daerah) untuk tetap menjaga cara bagaimana menyejahterahkan para pekerja," kata Kalla.

Baca juga: Alasan Indonesia Dukung Pendirian Pusat Studi Ketenagakerjaan Negara Islam

Pemerintah daerah yang mendapatkan Anugerah Paritrana ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Adapun pemerintah kota yang memperoleh Anugeran Paritrana ialah Makassar, Bitung, dan Tanjung Pinang.

Ia menambahkan negara yang maju selalu berusaha menyejahterakan para pekerjanya. Sebab, mereka tak hanya menganggap pekerja sebagai buruh, tetapi juga anggota keluarga.

Selain dengan menyelenggarakan BPJS, Kalla mengatakan pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan meningkatkan upah minimum regional (UMR).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan Paritrana juga diberikan kepada para perusahaan dari skala kecil hingga besar, khususnya bagi mereka yang patuh dalam menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan sosial.

Baca juga: Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan, Menaker Beri Solusi

Wapres berharap penghargaan yang diberikan kepada para perusahaan tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk terus menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan sosial bagi para pekerjanya.

"Kalau perusahaan kecil saja disiplin dalam memberikan kesejahteraan kepada pekerja, apalagi perusahaan menengah. Kalau perusahaan menengah bisa, apalagi perusahaan besar yang lebih teratur usahanya," ujar Kalla.

"Karena upaya menyejahterahkan pekerja tentu cara kita juga mendekatkan produktivitas," lanjut Wapres.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.