Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Setidaknya "Fifty-fifty" Menteri dari Partai dan Non-partai

Kompas.com - 02/07/2019, 23:06 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, komposisi kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sedianya diisi kalangan profesional dan partai pendukung dalam jumlah yang seimbang sehingga dapat mengakomodasi keinginan politis sekaligus memenuhi kebutuhan ahli di pemerintahan.

"Akan terjadi setidak-tidaknya 'fifty-fifty' (50-50) antara menteri dari partai dan juga itu tidak berarti tidak profesional, disamping juga yang profesional non-partai," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Baca juga: Muhaimin Sebut Jokowi Akan Bahas Kabinet Juli Ini

Seperti yang terjadi di Kabinet Kerja saat ini, kata Kalla, jumlah menteri dari partai politik sebanyak 15 orang dan dari kalangan ahli ada 19 orang.

Ia berharap, kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya kurang lebih komposisinya demikian. Kalla pun menilai wajar jika Jokowi memberikan "jatah" posisi menteri kepada partai politik koalisi pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Muhaimin: Bukan Bicara Kabinet

Selain memberikan dukungan dari parlemen, menurut dia, partai koalisi juga berhak bekerja sama di kabinet sebagai menteri.

"Wajar saja, di mana pun terjadi itu. Kalau parpol itu, di samping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Terkait rencana pembentukan Kabinet Kerja Jilid II, Kalla mengaku belum mengetahui rencana Jokowi. "Saya tidak tahu. Itu Pak Jokowi sendiri yang akan menentukan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com