Bertemu TKD Malam Ini, Jokowi Disebut Akan Dengarkan Masukan soal Pemerintahan

Kompas.com - 02/07/2019, 18:02 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin memberi sambutan saat Rapat Pleno Terbuka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin memberi sambutan saat Rapat Pleno Terbuka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan bertemu Tim Kampanye Nasional ( TKN) dan Tim Kampanye Daerah ( TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin di Istana Bogor, Selasa (2/7/2019) malam ini.

Menurut Wakil Ketua TKN Arsul Sani, dalam pertemuan tersebut Jokowi akan mendengarkan masukan-masukan TKD soal pemerintahan. 

"Pak Jokowi juga akan mendengarkan satu sampai beberapa lah dari TKD itu tentang masukan-masukan pemerintahan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Baca juga: Di Depan Jokowi, Kader PKB Sampaikan Ingin Cak Imin Jadi Ketum Lagi

Sama seperti pertemuan dengan tim hukumnya tadi malam, Jokowi juga akan menyampaikan rasa terima kasih kepada TKN dan TKD. Sebab, jajaran tim kampanye telah bekerja keras selama kurang lebih sepuluh bulan.

Setelahnya, acara akan dilanjutkan dengan makan malam bersama.

Akan hadir dalam acara itu Ketua TKN Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, dan sekretaris jenderal partai politik Koalisi Indonesia Kerja.

"Nah ditambah dengan ketua, sekretaris dan bendahara TKD dari 34 provinsi," ujar Arsul.

Baca juga: Jika Penentang Jokowi Merapat ke Pemerintah, Dalam Pilpres 2024 Mereka Bisa Hancur atau Besar

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra bersama seluruh tim kuasa hukumnya yang berjumlah 33 orang juga bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (1/7/2019).

Dalam pertemuan itu, tim hukum menyerahkan salinan putusan MK yang memenangkan paslon 01.

Jokowi bersama tim hukum juga membahas rencana sosialisasi putusan MK kepada masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang beranggapan putusan MK yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi itu sebagai bentuk kecurangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Nasional
Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Nasional
Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X