Kompas.com - 02/07/2019, 16:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri angkat bicara tentang Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut sembilan perwira tinggi pendaftar seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 belum menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2017-2018.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan, seluruh perwira tinggi Polri pasti pernah menyerahkan LHKPN.

"Semuanya sudah. Enggak mungkin (belum). Seluruh pati (perwira tinggi) itu minimal pernah menyampaikan LHKPN," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).

Hanya saja, Dedi tidak mengetahui pasti apakah LHKPN yang diserahkan para pati Polri itu adalah LHKPN periode 2017-2018 atau periode sebelumnya.

Baca juga: KPK: Belum Laporkan LHKPN, Wakil Rakyat Tak Dilantik

Meski demikian, Dedi menuturkan bahwa LHKPN menjadi salah satu syarat bagi personel Polri yang akan mengemban tugas di kementerian/lembaga lain, termasuk KPK. Jika tidak, personel itu tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak dapat melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

"Ini (LHKPN) adalah salah satu persyaratakan untuk mendaftarkan di 11 kementerian/lembaga. Sesuai dengan Perkap dan UU ASN, Polri dan TNI boleh melaksanakan karier di 11 kementerian/lembaga, itu harus menyertakan LHKPN-nya," ujar dia.

Untuk sembilan pati Polri yang tercantum dalam pendaftar seleksi calon pimpinan KPK sendiri, Dedi memastikan, seluruhnya sudah lolos seleksi di internal Polri. Pimpinan juga sudah mempersilakan kesembilan kandidat itu untuk mendaftarkan diri kepada pansel.

"Kalau untuk sembilan sudah dapat rekomendasi, dan itu secara individual bisa langsung. Monggo sembilan-sembilannya mau daftar semuanya bisa langsung ke pansel," tutur Dedi.

Baca juga: ICW Sebut 9 Nama yang Diusulkan Polri Jadi Capim KPK Belum Lapor Harta Kekayaan

Sebelumnya, ICW menyoroti sembilan nama perwira tinggi (Pati) Polri yang diusulkan menjadi calon pimpinan KPK. Mereka disebut belum menyetorkan LHKPN periode 2017-2018.

"Berdasarkan hasil penelusuran mengenai kepatuhan LHKPN, sembilan orang yang digadang akan mengikuti seleksi Capim KPK nyatanya tidak ditemukan LHKPN-nya di elhkpn.kpk.go.id periode 2017-2018," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers, Senin (1/7/2019).

Misalnya, Kurnia menyebut Irjen (Pol) Antam Novambar dan Irjen (Pol) Dharma Pongrekun. Dalam catatan ICW, Antam belum melapor. Sementara LHKPN Dharma tidak ditemukan sama sekali.

Kemudian Kurnia mencontohkan nama Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto. Berdasarkan catatan ICW, Bambang terakhir melapor LHKPN pada 14 Desember 2014. Saat itu, ia diketahui memiliki harta sebanyak Rp 5,08 miliar.

Jabatan Bambang pada saat melapor sebagai Kapolda Sumatera Barat. Akan tetapi, ICW tidak menemukan LHKPN Bambang pada periode 2015-2018.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.