KPU Hadapi 250 Gugatan Hasil Pemilu Legislatif di MK

Kompas.com - 02/07/2019, 16:43 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan menghadapi 250 gugatan sengketa hasil pemilu legislatif.

Jumlah tersebut terdiri dari sengketa hasil pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Total 250 perkara. Perkara tersebut merujuk pada provinsi yang digugat," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra melalui keterangan tertulis, Selasa (2/7/2019).

Dari jumlah tersebut, Partai Berkarya mengajukan gugatan terbanyak, yaitu 35 perkara.


Baca juga: Infeksi Demokrasi Pasca-Putusan MK

Menyusul, Partai Demokrat yang mengajukan 23 perkara. Kemudian Partai Gerindra dengan 21 perkara, lalu PDI Perjuangan dengan 20 perkara.

Selanjutnya, Partai Golkar dengan 19 perkara, PKB dengan 17 perkara, Nasdem dan PAN 16 perkara, dan Hanura 14 Perkara.

Adapun PKS dan PPP mengajukan 13 perkara, PBB 12 perkara, Perindo 11 perkara, Garuda 9 perkara, serta PKPI dan PSI masing-masing 3 perkara.

"Lalu, partai lokal Aceh, yakni Partai Aceh, Partai SIRA, PDA dan PNA masing-masing satu perkara. Selain perkara yang diajukan 16 parpol nasional dan 4 partai lokal Aceh, satu perkara diajukan oleh pihak lain," ujar Ilham.

Ilham mengatakan, dalam satu nomor perkara, bisa lebih dari satu dapil dalam provinsi tersebut yang diajukan permohonan sengketa hasil pileg.

Dalam satu nomor perkara, dapat menggugat tiga tingkatan legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Baca juga: Tim Hukum 01: Kata Pak Jokowi, Sidang di MK Tak Seimbang

Di luar angka tersebut, ada 10 gugatan lainnya yang dimohonkan oleh caleg DPD.

Sepuluh gugatan tersebut berasal dari enam provinsi, yaitu Maluku Utara, NTB, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat.

Mahkamah Konstitusi ( MK) menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli 2019.

Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15-30 Juli 2019. Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X