Infeksi Demokrasi Pasca-Putusan MK

Kedua, tidak memberikan iklim, medium maupun wahana yang leluasa untuk suara yang berbeda (liyan), kelompok dan komunitas yang memilih kebijakan oposisi, mengesampingkan kemajemukan, maka publik didistorsi.  

Ketiga, proses penegakan hukum yang diskriminatif. Tidak memperlakukan setara pada subyek yang setara di kasus setara.

Pengaruh politik menginjeksi penegakan hukum otentik. Jika itu berlangsung terus menerus, bukan mustahil, terjadi infeksi akut yang berawal dari ruang publik terhadap demokrasi.

Berbagai ciri, sinyal dan konteks di atas, dialami Indonesia pasca-reformasi. Fenomena demikian semakin akut ketika terjadi pemilu karena obyektivitas mengalami pelunturan, lalu dipolitisasi untuk kepentingan kontestasi. Akibatnya, nilai-nilai aspirasi murni dari publik mengalami defisit kedua kali.

Dengan kata lain, ruang publik dibajak lebih parah lagi dalam pemilu karena menjadi jargon yang diperebutkan oleh para kontestan. Belum lagi maraknya industri hoaks yang semakin memperburuk keadaan.

Selain persoalan ruang publik, agenda konkret yang dialami masyarakat harusnya menjadi isu yang menjadi fokus di mana pranata demokrasi bekerja untuk itu.

Misalnya, bagaimana membangun negara ramah anak dan lanjut usia. Memastikan bonus demografi menjadi berkah bukan bencana. Penguatan sumber daya manusia agar tidak terjadi kapitalisasi penderitaan bagi buruh migran. Termasuk mematikan penyakit masyarakat seperti narkotika, paham fundamentalisme atas nama apapun yang merusak bangsa dan krisis karakter.

Daftar persoalan tersebut harus menjadi forum yang diprioritaskan di dalam proses demokrasi, di antaranya dengan melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat berbicara apa yang dialami dirinya serta harapanya secara lebih genuine.

Pada akhirnya demokrasi menyangkut pelembagaan nilai. Seperti, demokrasi sangat mensyaratkan nilai kebebasan. Namun kebebasan yang bukan memangkas hak orang lain secara sekehendak hati. Kebebasan yang menyelami tanggung jawab. Selaras prinsip, semakin bertanggung jawab, semakin bebas.

Maka, apabila edukasi publik soal tanggung jawab tidak dilakukan, praktis kebebasan akan hilang. Bahkan, kebebasan akan mengancam kebebasan orang lain. Menimbulkan ketidaktertiban.

Masa depan demokrasi

Terpilihnya kembali petahana Presiden Jokowidodo mengandung harapan besar untuk membenahi atau setidaknya mengobati infeksi demokrasi.

Rekonsiliasi dengan pihak Prabowo Sandi harus dimaknai sebagai merangkul kawan. Memastikan kebersamaan untuk Indonesia lebih baik. Bukan sekadar berbagi jabatan di kabinet.

Sebaliknya, perlu kebesaran dan kenegarawanan pihak Prabowo-Sandi menerima dan menghormati hasil pemilu 2019 dengan segala kekurangannya.

Selain itu, kemenangan tipis petahana mengandung sinyal perlu mekanisme evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan yang belum sepenuhnya “berkenan” di hati publik. Lembaga survei dapat dipekerjakan untuk mendeteksi hal tersebut.

Tantangan besar lain untuk demokrasi adalah bagaimana Presiden Joko Widodo membangun kabinet profesional, baik bersumber dari partai politik maupun non partai politik.

Tidak tersandera konsesi dan balas budi, termasuk memastikan komitmen berkelanjutan dari hulu dan hilir untuk memberantas korupsi dengan membangun sistem dan organ anti korupsi.

Dengan begitu, negara dapat membangun kebijakan komperhensif dan bermutu di semua lini dan sektor.

Terakhir, mendorong terus menerus secara berkelanjutan pelembagaan nilai-nilai demokrasi, mengkoreksi praktik oligarki dan membangun peluasan dan pendalaman ruang publik untuk membincang kasus-kasus publik maupun apa yang diresahkan publik.

Dengan demikian, masa depan demokrasi dapat lebih baik.