Bagaimana Nasib Oposisi jika PAN dan Demokrat Beralih Dukung Pemerintah?

Kompas.com - 02/07/2019, 13:37 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan lima sekjen partai politik koalisi Indonesia Adil dan Makmur di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019) malam. Dok. Priyo Budi SantosoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan lima sekjen partai politik koalisi Indonesia Adil dan Makmur di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, PAN dan Demokrat disebut berpeluang besar bergabung ke koalisi pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Bahkan tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 15 tahun menjadi oposisi. Dengan begitu hanya PKS yang berpotensi tetap menjadi oposisi.

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i tak memungkiri adanya perdebatan di antara para kader soal posisi partai pasca-Pilpres 2019, apakah akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun demikian, Syafi'i menegaskan bahwa mayoritas para kader ingin Partai Gerindra tetap menjadi oposisi.

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara

"Ketika kita memilih oposisi kecenderungan kader arahnya sama, memilih menjadi oposisi," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Syafi'i, Partai Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi. Sehingga perdebatan mengenai arah dan sikap partai sudah semakin berkurang.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Kemudian pada periode 2014-2019 di bawah Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu kembali memilih menjadi oposisi.

Di sisi lain, lanjut Syafi'i, Prabowo ingin Partainya tetap menjadi oposisi pemerintah pasca-pilpres. Sikap Prabowo tersebut sejalan dengan keinginan mayoritas kader Partai Gerindra.

"Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi maka perbedaan pendapat apakah menjadi partai pendukung atau menjadi oposisi itu perdebatannya semakin berkurang," kata Syafi'i.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menuturkan bahwa hingga saat ini partainya belum menentukan arah dan sikap pasca-Pilpres 2019.

Artinya PKS belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, Mardani mengatakan, para pendukung Prabowo Subianto ingin seluruh partai yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 bertransformasi menjadi oposisi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X