JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai, kehadiran oposisi dalam pemerintahan baik untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
Menurut Luhut, oposisi yang baik dan dibutuhkan pemerintah adalah yang bersifat konstruktif.
"Ya bagus oposisi yang konstruktif, asal jangan oposisi hoaks. Itu enggak bagus," kata Luhut saat ditemui di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Luhut tak mempermasalahkan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra pada akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi oposisi.
"Ya enggak masalah, bagus juga saya pikir," ujarnya.
Baca juga: Jika Hanya Gerindra dan PKS, Fungsi Oposisi Dinilai Tak Akan Efektif
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat bahwa peran partai oposisi tetap dibutuhkan dalam sebuah sistem demokrasi meski sistem presidensial yang dianut Indonesia tak mengenal istilah oposisi.
Namun, kata Mardani, peran oposisi tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Artinya, oposisi berperan sebagai sistem kontrol terhadap seluruh program dan kebijakan pemerintah.
"Akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi kita ketika ada pemerintah yang efektif tapi dikontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/7/2019).
Di sisi lain Mardani mengatakan, para pendukung PKS maupun Prabowo Subianto ingin seluruh partai yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 bertransformasi menjadi oposisi.
"Karena itu menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pekerjaan yang mulia karena menjaga kepentingan publik," kata dia.
Ikut
