Kompas.com - 02/07/2019, 11:11 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Koordinasi Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin (1/7/2019) dan Selasa (2/7/2019).

"Bertempat di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, tim mengevaluasi perkembangan rencana aksi Pemprov Sulsel terkait optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah. Kali ini merupakan monitoring keempat dan KPK akan terus memantau setiap perkembangannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Selasa.

Menurut Febri, pada evaluasi Mei lalu, KPK mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan mengakselerasi peningkatan pendapatan daerah.

Dari rekomendasi KPK, Bapenda menertibkan data wajib pajak dan integrasi data pajak dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Pada kesempatan monev (monitoring dan evaluasi) kali ini KPK juga mendorong para pihak melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan asli daerah," ujar Febri.

Baca juga: Ridwan Kamil Dapat Saran dari KPK soal Dana Hibah dan Bansos

KPK mencatat penerimaan pajak per Juni 2019 di sana mencapai Rp 175,3 miliar. Jumlah ini naik 12 persen pada periode sama pada 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Febri, peningkatan penerimaan pajak disumbang oleh peningkatan pajak PKB sebesar Rp 69 miliar, BBNKB sebesar Rp 74 miliar, PBBKB sebesar Rp 15 juta, dan pajak rokok sebesar Rp 18 miliar.

"Terkait pajak air permukaan (PAP), hingga Juni 2019 tertagih sebesar Rp 549 juta dari tunggakan sebesar Rp 782 juta," ujarnya.

KPK juga memerhatikan kewajiban pajak di sektor pertambangan. Salah satunya terkait persoalan perusahaan tambang dalam izin kendaraan plat hitam yang direkomendasikan menjadi plat kuning serta izin angkutan barang.

"KPK merekomendasikan untuk dilakukan harmonisasi antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dinas Perhubungan dan Bapenda," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Nasional
UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Nasional
Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Nasional
Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Nasional
Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Nasional
Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Nasional
Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Nasional
Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Nasional
Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Nasional
Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.