Menpan RB Tegaskan Perpres Bukan Jalur TNI Masuk ke Instansi Sipil

Kompas.com - 02/07/2019, 10:59 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin dan Kepala KSP Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin dan Kepala KSP Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin, menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan menjadi jalur bagi TNI masuk ke intansi sipil.

"Tidak ada, tidak ada pemikiran atau wacana menggeser TNI masuk ke ranah seperti dulu, itu sudah lewat dan tidak dibutuhkan," ujar Syafruddin saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Syafruddin meminta agar terbitnya Perpres Jabatan Fungsional TNI tersebut tidak dicurigai sebagai langkah perwira TNI masuk ke instansi sipil.

Menurut dia, perpres tersebut juga mengatur jabatan fungsional yang bisa ditempati perwira di lingkup TNI saja.

"Jabatan fungsional itu ditempatkan di TNI. Jadi jangan salah pengertian, jabatan itu bukan di kementerian atau lembaga," ujar dia.

Baca juga: Perpres Jabatan Fungsional TNI Dinilai Solusi Jangka Pendek Atasi Penumpukan Perwira

Menurut Syafruddin, jabatan fungsional dalam perpres TNI memang dibutuhkan di organisasi TNI, seperti tim analisis, tenaga ahli, dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk merespons dinamika dan tantangan global.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka dari itu, lanjutnya, secara organisasi TNI membutuhkan tenaga ahli teknis sesuai di bidangnya.

"Karena jurusan-jurusan semakin teknis, apa yang terjadi sekarang ilmu pengetahuan teknologi sudah spesifik. Jadi dibutuhkan orang yang menguasai secara spesifik," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI) beberapa hari lalu.

Dilansir dari laman resmi Setkab, dalam perpres ini disebutkan bahwa pejabat fungsional TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja/organisasi yang bersangkutan ditugaskan.

Pejabat fungsional TNI yang dimaksud mempunyai pangkat paling tinggi sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi.

Setidaknya terdapat dua jabatan fungsional TNI, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sementara, jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Nasional
KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Nasional
Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Nasional
Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Nasional
BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Nasional
Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Nasional
Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Nasional
Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Nasional
Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Nasional
Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Nasional
Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Nasional
Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.