Menpan RB Tegaskan Perpres Bukan Jalur TNI Masuk ke Instansi Sipil

Kompas.com - 02/07/2019, 10:59 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin dan Kepala KSP Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin dan Kepala KSP Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin, menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia ( TNI) bukan menjadi jalur bagi TNI masuk ke intansi sipil.

"Tidak ada, tidak ada pemikiran atau wacana menggeser TNI masuk ke ranah seperti dulu, itu sudah lewat dan tidak dibutuhkan," ujar Syafruddin saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Syafruddin meminta agar terbitnya Perpres Jabatan Fungsional TNI tersebut tidak dicurigai sebagai langkah perwira TNI masuk ke instansi sipil.

Menurut dia, perpres tersebut juga mengatur jabatan fungsional yang bisa ditempati perwira di lingkup TNI saja.


"Jabatan fungsional itu ditempatkan di TNI. Jadi jangan salah pengertian, jabatan itu bukan di kementerian atau lembaga," ujar dia.

Baca juga: Perpres Jabatan Fungsional TNI Dinilai Solusi Jangka Pendek Atasi Penumpukan Perwira

Menurut Syafruddin, jabatan fungsional dalam perpres TNI memang dibutuhkan di organisasi TNI, seperti tim analisis, tenaga ahli, dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk merespons dinamika dan tantangan global.

Maka dari itu, lanjutnya, secara organisasi TNI membutuhkan tenaga ahli teknis sesuai di bidangnya.

"Karena jurusan-jurusan semakin teknis, apa yang terjadi sekarang ilmu pengetahuan teknologi sudah spesifik. Jadi dibutuhkan orang yang menguasai secara spesifik," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI) beberapa hari lalu.

Dilansir dari laman resmi Setkab, dalam perpres ini disebutkan bahwa pejabat fungsional TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja/organisasi yang bersangkutan ditugaskan.

Pejabat fungsional TNI yang dimaksud mempunyai pangkat paling tinggi sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi.

Setidaknya terdapat dua jabatan fungsional TNI, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sementara, jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X