Kompas.com - 02/07/2019, 07:29 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses panjang kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Berakhirnya kontestasi politik itu pun membuat polarisasi antara partai politik mencair. Koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi dibubarkan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi.

Partai-partai pendukung 02 kini mendapat kebebasan untuk menentukan arah politiknya lima tahun ke depan. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional disebut sebagai partai yang paling berpeluang berpindah haluan.

"Kalau berdasarkan kajian dan analisis saya, Demokrat jelas 100 persen ke sana (koalisi pendukung pemerintah). PAN juga 100 persen," ujar pengamat politik Tony Rasyid dalam sebuah diskusi, Sabtu (29/6/2019) lalu.

Salah satu indikatornya, kata Tony, beberapa elite dari kedua partai politik itu yang sudah terang-terangan menyatakan keinginan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

"Iklan-iklan yang diungkapkan Bara Hasibuan di PAN, lalu Andi Arief di Demokrat, ini konsisten dilakukan. Ini investasi agar ada ruang untuk partai mereka masuk ke koalisi," kata dia.

Baca juga: Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?

Sinyal PAN

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan memang berulang kali memberikan kode bahwa PAN akan menyeberang ke barisan Jokowi-Ma'ruf.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara, Sabtu (28/6/2019).

Sehari sebelumnya, Bara mengatakan, partainya memiliki kesamaan visi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.

Menurut Bara, partainya akan memerhatikan kemungkinan-kemungkinan yang paling menguntungkan untuk partainya secara elektoral 5 tahun ke depan sebelum memustuskan berkoalisi atau beroposisi.

"Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024. Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," kata Bara, Jumat (27/6/2019).

Adapun Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyebut, arah politik PAN akan ditentukan dalam rapat kerja nasional yang digelar akhir Juli atau awal Agustus mendatang.

Baca juga: Arah Politik PAN 2019-2024 Akan Ditentukan Melalui Rakernas

Sikap Partai Demokrat

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Partai Demokrat belum akan membahas sikap politik mereka hingga 10 Juli 2019 mendatang.

"Partai Demokrat masih berduka sampai 10 Juli nanti. Setelah 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan kegiatan dari Partai Demokrat,” kata Hinca, Minggu (30/6/2019), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Hinca, kader Partai Demokrat masih terbelah antara yang ingin beroposisi dan berada di luar pemerintahan ataupun masuk ke dalam lingkaran pemerintahan.

Hinca mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat nantinya akan menentukan sikap yang akan diikuti oleh seluruh kader.

"Di Demokrat, kalau sudah diputuskan oleh ketum maka semuanya ikut. Per hari ini ada yang mau minta di oposisi aja, atau diluar seperti sekarang ada juga, ada yang juga yang berpendapat bagus bersama-sama," ujar Hinca, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara

Hinca melanjutkan, Partai Demokrat juga menawarkan 14 program prioritas untuk diadopsi Jokowi-Ma'ruf sebagai pertimbangan untuk bergabung dengan koalisi atau tidak.

"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," kata Hinca.

Tidak seimbang

Bergabungnya PAN dan Partai Demokrat tentu akan mempertebal kekuatan pendukung Jokowi-Ma'ruf di parlemen. Namun, hal itu dikhawatirkan membuat proses demokrasi di parlemen menjadi tak seimbang.

Pasalnya, hampir seluruh suara di parlemen akan dimiliki oleh koalisi. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, hal itu membuka peluang terciptanya pemerintahan yang otoriter.

"Kalau dilihat dari probabilitinya, PAN dan Demokrat bisa saja bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, dalam demokrasi dibutuhkan oposisi yang sehat, jadi lebih baik PAN dan Demokrat tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan," ujar Adi.

Dirinya mengkhawatirkan apabila koalisi pemerintah saat ini ditambah PAN dan Partai Demokrat maka akan terjadi homogenitas politik yang dalam banyak hal mirip seperti Orde Baru.

Proses politik pun menjadi tak dinamis, tidak ada yang mengontrol pemerintah, dan kelompok penguasa berpotensi menjadi otoriter.

Baca juga: Pengamat : Jika Kekuasaan Menumpuk di Satu Tangan, Namanya Tirani...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Nasional
Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Nasional
Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Nasional
Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Nasional
Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma 'Pajangan'

Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma "Pajangan"

Nasional
Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Nasional
Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

Nasional
Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

Nasional
Kenang Buya Syafii, Anwar Abbas: Jangan Coba-coba Iming-imingi Beliau Kemewahan

Kenang Buya Syafii, Anwar Abbas: Jangan Coba-coba Iming-imingi Beliau Kemewahan

Nasional
Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Nasional
Buya Syafii Wafat, Jokowi Melayat ke Masjid Kauman Yogyakarta

Buya Syafii Wafat, Jokowi Melayat ke Masjid Kauman Yogyakarta

Nasional
Sebelum Wafat, Kondisi Buya Syafii Maarif Sempat Membaik, Kembali 'Drop' dan Dirawat di RS

Sebelum Wafat, Kondisi Buya Syafii Maarif Sempat Membaik, Kembali "Drop" dan Dirawat di RS

Nasional
PPP Kenang Buya Syafii Maarif Sosok yang Teduh dan Ajarkan Moderasi Beragama

PPP Kenang Buya Syafii Maarif Sosok yang Teduh dan Ajarkan Moderasi Beragama

Nasional
Jenazah Buya Syafii Maarif akan Dishalatkan di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta

Jenazah Buya Syafii Maarif akan Dishalatkan di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.