Periksa M Nasir, KPK Gali Informasi Aliran Gratifikasi Bowo Sidik

Kompas.com - 01/07/2019, 23:00 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/6/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggali informasi terkait aliran dana gratifikasi ke anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso (BSP) melalui pemeriksaan terhadap anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir.

"KPK dalami lebih lanjut pengetahuan saksi terkait dengan dugaan aliran dana pada tersangka BSP ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (1/7/2019).

Baca juga: KPK Panggil Mantan Dirut PLN Sofyan Basir Terkait Kasus Bowo Sidik

KPK memeriksa Nasir sebagai saksi untuk tersangka Bowo dalam penyidikan kasus dugaan suap antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi.

Diduga, Bowo membantu PT Humpuss Transportasi mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik.

Febri menyampaikan, Nasir diperiksa hingga siang oleh penyidik KPK terkait dua perkara, yakni soal dugaan suap dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Petugas KPK sebelumnya menggeledah ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 4 Mei 2019.

Nasir merupakan adik dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang saat ini menjalani hukuman penjara karena menjadi tersangka sejumlah kasus korupsi.

Baca juga: KPK Duga Sofyan Basir Tahu Sumber Gratifikasi untuk Bowo Sidik

KPK mulai menelusuri dugaan sumber dana gratifikasi pada Bowo Sidik yang berasal dari empat sumber.

Selain Bowo, KPK menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus itu, yaitu Indung (IND) dari pihak swasta dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI).

Untuk Asty, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

Nasional
Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Nasional
KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

Nasional
KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X