2 Polisi Aktif Mendaftar sebagai Capim KPK

Kompas.com - 01/07/2019, 22:26 WIB
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016). Ambaranie Nadia K.MPakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga Senin (1/7/2019), 93 orang tercatat mendaftarkan diri sebagai kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023.

Menurut Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Yenti Ganarsih, dua di antaranya adalah polisi.

"Ada dari polisi, polisi dua (orang)," kata Yenti saat ditemui di Kantor BNPT, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Yenti mengatakan, dari 93 orang yang mendaftar, mayoritas adalah dosen dan pengacara. Dosen sebanyak 22 orang dan pengacara sejumlah 20 orang.


Baca juga: Koalisi Mayarakat Sipil NTB Usulkan 4 Calon Pimpinan KPK

Ada pula kandidat yang berprofesi sebagai dokter, bekerja di bidang pajak, keuangan, hingga pensiunan jaksa.

Yenti mengatakan, tiga hari jelang penutupan pendaftaran, terjadi lonjakan angka pendaftar.

"Jadi hari ini cepat sekali (lonjakannya), jadi biasanya di hari-hari akhir banyak yang mendaftar," ujar dia.

Wacana tentang calon pimpinan KPK yang berasal dari Polri masih menjadi polemik hingga saat ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu pihak yang menolak masuknya unsur kepolisian menjadi calon pimpinan KPK, mengingat rekam jejak para penegak hukum selama ini memiliki reputasi yang kurang baik dalam ranah pemberantasan korupsi.

Namun demikian, dalam persyaratan pendaftaran calon pimpinan KPK, tak ada syarat yang melarang anggota kepolisian untuk ikut mendaftar.

Baca juga: Sudah 93 Orang Daftar Capim KPK, Mayoritas Dosen

Pihak KPK tak mempermasalahkan adanya anggota kepolisian aktif yang ikut mendaftar.

Pansel juga telah menegaskan bahwa calon pimpinan dari unsur instansi penegak hukum tetap diperlukan.

"Memang tidak ada yang mengatakan wajib dari penegak hukum ya, tetapi kan unsur pemerintah dan logikanya ini penegakan hukum, kalau dia bagus, ya lebih bagus dari sana (penegak hukum) dong. Karena dia kan sudah pengalaman sekali menghadapi itu," kata Yenti saat berbincang dengan Kompas.com di Gedung Rektorat Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (26/5/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X