YLBHI: 16 Korban Penyiksaan Polisi Meninggal Sepanjang 2016-2019

Kompas.com - 01/07/2019, 20:46 WIB
Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamaf Isnur dalam konferensi persnya di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua YLBHI Bidang Advokasi Muhamaf Isnur dalam konferensi persnya di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) mencatat, ada 49 kasus penyiksaan yang diduga dilakukan polisi terhadap terdakwa kejahatan yang didampingi YLBHI dan 15 lembaga bantuan hukum lainnya di Indonesia. 

Dari 49 kasus itu, ada 55 orang yang menjadi korban. Sebanyak 16 di antaranya meninggal dunia.

"Dari 55 orang korban tersebut, 16 di antaranya meninggal dunia. Hal itu terjadi di Aceh, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, dan Surabaya," kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamaf Isnur dalam konferensi persnya di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Baca juga: YLBHI: Tim Asistensi Hukum Dikhawatirkan Jadi Lembaga Sensor


YLBHI merilis catatan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak kepolisian sepanjang 2016-2019 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli.

Berdasarkan temuan YLBHI, kata Isnur, polisi kerap melakukan penyiksaan fisik maupun psikis guna mendapatkan pengakuan dari terdakwa.

Pihak kepolisian juga tidak memberikan sanksi tegas dan membawa aparat yang menjadi pelaku penyiksaan ke pengadilan.

Isnur mencontohkan, pada aksi May Day 2019 di Bandung, ratusan peserta aksi diduga mendapatkan kekerasan oleh aparat.

"Walaupun para peserta aksi yang mendapatkan kekerasan dari aparat telah melapor ke Propam dan kepolisian, namun hingga kini belum ada kabar kelanjutannya," ucap dia.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Polri Diingatkan Akan 115 Kasus Pelanggaran oleh Polisi

Ia juga mengatakan, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi AntiPenyiksaan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, 20 tahun kemudian tidak ada harmonisasi peraturan perundang-undangan.

"Hal paling dasar adalah tidak adanya pemidanaan tentang penyiksaan sesuai definisi dalam konvensi," kata dia.

Ia khawatir, angka penyiksaan oleh polisi terhadap terduga pelaku kejahatan semakin meningkat karena kosongnya pasal pemidanaan, penyiksaan, dan pemulihan di Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X