Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Ketum Golkar Minta Kursi Ketua MPR

Kompas.com - 01/07/2019, 19:00 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta jatah kursi Ketua MPR kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Airlangga kepada Jokowi saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (1/7/2019).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir juga 34 Ketua DPD Partai Golkar dan pengurus inti DPP Golkar.

"(Ada) aspirasi bahwa pimpinan DPR dan MPR ada dari unsur Partai Golkar," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan, di luar Kompleks Istana Bogor, Senin sore.

Baca juga: Bawa 34 Ketua DPD Temui Jokowi, Airlangga Tegaskan Tetap Ketum Golkar hingga Desember

Untuk posisi pimpinan DPR, Partai Golkar sebagai pemilik kursi legislatif terbanyak kedua akan otomatis mendapat wakil ketua. Namun untuk posisi pimpinan MPR, akan ditentukan dengan sistem paket.

Presiden dinilai punya peran untuk berkomunikasi dengan parpol-parpol lain dalam Koalisi Indonesia Kerja.

Sebab, sebelumnya parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya seperti PKB dan Nasdem juga mengungkapkan keinginan untuk mendapat kursi Ketua MPR.

Baca juga: Airlangga: Presiden Apresiasi Capaian Partai Golkar

"Dan Presiden sudah berkomunikasi dengan partai lain," klaim Airlangga.

Sementara untuk pembahasan jatah menteri yang akan didapat Golkar selaku pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Airlangga menyebut hal itu belum dibahas dalam pertemuan tadi.

"Ya tentunya terkait dengan (jatah Golkar) kementerian nanti akan dibahas lagi dalam forum yang tersendiri," kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tidak percaya dengan tuduhan makar yang dialamatkan kepada Kivlan Zen. Apalagi tuduhan bahwa Kivlan Zen memerintahkan pembunuhan terhadap beberapa tokoh nasional. Hal ini disampaikan oleh Akbar Tandjung di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, Kivlan Zen sangat nasionalis dan tidak mungkin berkeinginan untuk makar. Namun, terkait dengan kasus yang membelit Kivlan Zen, Akbar Tandjung menyerahkannya ke pihak berwenang. Semua pihak diminta menghormati proses hukum dan percaya bahwa keadilan akan datang. #AkbarTandjung #Makar #KivlanZen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com