Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tawarkan 14 Program Prioritasnya untuk Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 01/07/2019, 18:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menawarkan 14 program prioritas partai untuk diadopsi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, diterima atau tidaknya 14 program prioritas itu akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat untuk bergabung pada barisan koalisi atau tidak.

"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," kata Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?

Kendati demikian, Hinca mengatakan, Demokrat akan tetap menjalankan 14 program prioritas partai itu, baik dengan posisi Demokrat di dalam koalisi maupun luar koalisi.

Sebab, kata Hinca, 14 program tersebut sudah diturunkan kepada para calon anggota legislatif terpilih Partai Demokrat serta para kepala daerah yang disokong Demokrat.

"Itu yang kami dorong waktu kami kampanye dan masyarakat menerima itu dgn 7,77 persen suara yang kami terima atas program prioritas itu," ujar Hinca.

Saat ditanya kemungkinan Demokrat mendapat jatah menteri di kabinet pimpinan Jokowi-Ma'ruf, Hinca menjawab lihat saja nanti.

"Nanti kita lihat lagi Oktober bagaimana, karena itu kewenangan utuh dan prerogatif presiden siapa yang mau dibuatnya jadi menteri-menteri," kata Hinca.

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara

Adapun sikap politik Partai Demokrat rencananya ditentukan setelah tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan hari ke-40 wafatnya Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyomo membeberkan 14 program prioritas Demokrat, yakni:

1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.

2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS, dengan mengutamakan golongan kurang mampu.

3. Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM premium.

4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.

5. Stop impor pangan ketika musim panen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com