JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menawarkan 14 program prioritas partai untuk diadopsi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, diterima atau tidaknya 14 program prioritas itu akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat untuk bergabung pada barisan koalisi atau tidak.
"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," kata Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Baca juga: Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?
Kendati demikian, Hinca mengatakan, Demokrat akan tetap menjalankan 14 program prioritas partai itu, baik dengan posisi Demokrat di dalam koalisi maupun luar koalisi.
Sebab, kata Hinca, 14 program tersebut sudah diturunkan kepada para calon anggota legislatif terpilih Partai Demokrat serta para kepala daerah yang disokong Demokrat.
"Itu yang kami dorong waktu kami kampanye dan masyarakat menerima itu dgn 7,77 persen suara yang kami terima atas program prioritas itu," ujar Hinca.
Saat ditanya kemungkinan Demokrat mendapat jatah menteri di kabinet pimpinan Jokowi-Ma'ruf, Hinca menjawab lihat saja nanti.
"Nanti kita lihat lagi Oktober bagaimana, karena itu kewenangan utuh dan prerogatif presiden siapa yang mau dibuatnya jadi menteri-menteri," kata Hinca.
Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara
Adapun sikap politik Partai Demokrat rencananya ditentukan setelah tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan hari ke-40 wafatnya Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyomo membeberkan 14 program prioritas Demokrat, yakni:
1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.
2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS, dengan mengutamakan golongan kurang mampu.
3. Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM premium.
4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.
5. Stop impor pangan ketika musim panen.