Pengamat : Jika Kekuasaan Menumpuk di Satu Tangan, Namanya Tirani...

Kompas.com - 01/07/2019, 18:23 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo bersama wapres terpilih Maruf Amin dan jajaran TKN dalam konferensi pers usai penetapan presiden dan wapres di Kantor KPU, Minggu (30/6/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Presiden terpilih Joko Widodo bersama wapres terpilih Maruf Amin dan jajaran TKN dalam konferensi pers usai penetapan presiden dan wapres di Kantor KPU, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda berpendapat, kondisi demokrasi di Indonesia akan menjadi tidak sehat apabila sebagian besar partai politik di parlemen mendukung pemerintah.

Pasalnya, setelah calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto membubarkan koalisi parpol pendukungnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat digadang-gadang bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Apabila hal tersebut terjadi, sebanyak 7 dari 9 parpol di parlemen akan mendukung pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

"Oleh karena itu saya melihat ini adalah sebuah kondisi demokrasi kita tidak sehat," ujar Juanda dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?

Sebaiknya, peran oposisi harus tetap dijalankan oleh partai politik non-pendukung pemerintah. Dalam sebuah negara demokrasi, peran oposisi sangat diperlukan untuk mengontrol seluruh kebijakan serta program pemerintah.

Juanda melanjutkan, eksekutif yang didukung kekuatan parlemen yang super dominan juga berpotensi menjadi otoriter.

"Ketika kekuasaan itu menumpuk di dalam satu tangan itu namanya udah tirani dan otoriter absolut akan terjadi," kata Juanda.

Diketahui, Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Baca juga: TKN Anggap Koalisi Prabowo-Sandiaga Tersisa Gerindra dan PKS

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019. Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat bahwa tidak hanya PAN dan Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung pasca-Pilpres 2019.

Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.

"Gerindra apakah mungkin? itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X