Jaksa Tak Sepakat Eksepsi Sofyan Basir soal Perbedaan Pasal di Penyidikan dan Penuntutan

Kompas.com - 01/07/2019, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sependapat soal nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait penerapan pasal berbeda di penyidikan dan penuntutan.

Dalam surat perintah dimulainya penyidikan, Sofyan Basir dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam dakwaan, Sofyan dikualifikasikan melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Baca juga: KPK Duga Sofyan Basir Tahu Sumber Gratifikasi untuk Bowo Sidik

Oleh karena itu, penasihat hukum Sofyan menganggap surat dakwaan melanggar KUHAP dan undang-undang. Surat dakwaan dianggap tidak cermat dan kabur.

"Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum. Karena salah satu kewenangan dari penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf d KUHAP membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan penyidik setelah dinyatakan lengkap dan dapat dilakukan penuntutan," kata jaksa KPK Budhi Sarumpaet saat membacakan tanggapan atas eksepsi Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Budhi, perumusan surat dakwaan diserahkan sepenuhnya kepada penuntut umum. Termasuk dalam menentukan pasal-pasal yang didakwakan.

Jaksa berwenang menentukan pasal yang dianggap sesuai dengan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

"Alasan penasihat hukum adalah keliru dan tidak beralasan. Dengan demikian dalih atau alasan penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan," kata jaksa.

Sebelumnya penasihat hukum Sofyan, Soesilo Aribowo mempersoalkan penerapan kedua pasal baru tersebut.

Tim penasihat hukum Sofyan menilai, pada prinsipnya kedua pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang sama. Namun, yang membedakan adalah ancaman hukuman, di mana Pasal 15 lebih tinggi hukumannya.

Baca juga: Jaksa KPK Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Sofyan Basir

Menurut mereka, surat dakwaan yang mencantumkan Pasal 15 UU Tipikor dan Pasal 56 ke-2 KUHP merupakan sesuatu yang berlebihan dan kabur, sehingga harus dinyatakan dakwaan batal demi hukum.

"Hal ini telah membingungkan terdakwa Sofyan Basir dan penasihat hukumnya di dalam pemahaman dugaan perbuatan pembantuan yang dituduhkan kepada terdakwa Sofyan Basir, sehingga menyulitkan dalam melakukan pembelaan," ujar Soesilo Aribowo saat membacakan eksepsi Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6/2019).

Kompas TV Direktur utama non-aktif PLN, Sofyan Basir, Senin (24/6) menjalani sidang dakwaan, terkait kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Jaksa menduga, Sofyan berperan dalam menunjuk pengusaha Johannes Kotjo untuk mengerjakan mega proyek tersebut.<br /> Sebelum kasus Sofyan Basir diajukan ke muka sidang, sedikitnya ada 74 saksi yang telah diperiksa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Nasional
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Nasional
Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Nasional
Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Nasional
Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Nasional
Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

Nasional
Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.