Wiranto Minta Pembangunan Hunian Tetap Korban Gempa Sulteng Tak Mangkrak

PALU, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta pembangunan hunian tetap bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) tak mangkrak.

Hal itu disampaikan Wiranto saat meresmikan pembangunan hunian tetap di Pombewe, Sigi, Sulteng, Senin (1/7/2019).

"Nah ini jangan sampai kita ikut-ikutan yang dulu ya. Peletakkan batu pertama acaranya bagus dan megah habis itu berhenti, istilahnya mangkrak," ujar Wiranto.

Ia meminta kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah segera melakukan langkah teknis untuk menyukseskan pembangunan hunian tetap.

Wiranto pun melanjutkan peresmian pembangunan hunian tetap dengan menggelar rapat koordinasi. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Sekretaris Daerah Sulteng M Hidayat.

Baca juga: Wiranto Sebut Sebagian Besar Korban Gempa Sulteng Sudah Tempati Huntara

Melalui rapat tersebut, Wiranto berharap langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembangunan hunian tetap sepesai tepat waktu bisa terpetakan.

Ia meyakini jika langkah-langkah telah terpetakan, akan mempermudah proses eksekusi dalam membangun hunian tetap tersebut.

Wiranto menambahkan, pemerintah juga akan segera menyelesaikan permasalahan selain pembangunan hunian tetap. Di antaranya ialah penyelesaian pembagian santunan, jaminan hidup (Jadup) bagi keluarga korban yang meninggal dunia, dan dana stimulan bagi korban yang masih hidup.

"Saya mengharapkan selesai rapat ini kami sudah pasti dengan langkah-langkah kami apakah itu korban yang meninggal, membutuhkan dana santunan, perbaikan rumah. Baik rusak berat, sedang, ringan ataupun dana lain yang harus diterima masyarakat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pada tahap awal akan dibangun 3.800 unit hunian tetap di tiga lokasi yaitu di Tondo (Palu), Duyu (Palu), dan Pombewe (Sigi) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Pemerintah menargetkan membangun 11.788 unit.