Wiranto Minta Pembangunan Hunian Tetap Korban Gempa Sulteng Tak Mangkrak

Kompas.com - 01/07/2019, 17:47 WIB
Menko Polhukam Wiranto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kanan) saat mengunjungi pengungsi korban bencana di kompleks Hunian Sementara (Huntara) Desa Mpanau, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019). Pemerintah melalui Menkopolhukam bersama kementerian terkait akan mempercepat proses rekonstruksi dan pemulihan agar warga yang terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan dengan normal. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc. ANTARA FOTO/BASRI MARZUKIMenko Polhukam Wiranto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kanan) saat mengunjungi pengungsi korban bencana di kompleks Hunian Sementara (Huntara) Desa Mpanau, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019). Pemerintah melalui Menkopolhukam bersama kementerian terkait akan mempercepat proses rekonstruksi dan pemulihan agar warga yang terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan dengan normal. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.
|
Editor Bayu Galih

PALU, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta pembangunan hunian tetap bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) tak mangkrak.

Hal itu disampaikan Wiranto saat meresmikan pembangunan hunian tetap di Pombewe, Sigi, Sulteng, Senin (1/7/2019).

"Nah ini jangan sampai kita ikut-ikutan yang dulu ya. Peletakkan batu pertama acaranya bagus dan megah habis itu berhenti, istilahnya mangkrak," ujar Wiranto.

Ia meminta kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah segera melakukan langkah teknis untuk menyukseskan pembangunan hunian tetap.

Wiranto pun melanjutkan peresmian pembangunan hunian tetap dengan menggelar rapat koordinasi. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Sekretaris Daerah Sulteng M Hidayat.

Baca juga: Wiranto Sebut Sebagian Besar Korban Gempa Sulteng Sudah Tempati Huntara

Melalui rapat tersebut, Wiranto berharap langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembangunan hunian tetap sepesai tepat waktu bisa terpetakan.

Ia meyakini jika langkah-langkah telah terpetakan, akan mempermudah proses eksekusi dalam membangun hunian tetap tersebut.

Wiranto menambahkan, pemerintah juga akan segera menyelesaikan permasalahan selain pembangunan hunian tetap. Di antaranya ialah penyelesaian pembagian santunan, jaminan hidup (Jadup) bagi keluarga korban yang meninggal dunia, dan dana stimulan bagi korban yang masih hidup.

"Saya mengharapkan selesai rapat ini kami sudah pasti dengan langkah-langkah kami apakah itu korban yang meninggal, membutuhkan dana santunan, perbaikan rumah. Baik rusak berat, sedang, ringan ataupun dana lain yang harus diterima masyarakat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pada tahap awal akan dibangun 3.800 unit hunian tetap di tiga lokasi yaitu di Tondo (Palu), Duyu (Palu), dan Pombewe (Sigi) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Pemerintah menargetkan membangun 11.788 unit.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X