Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?

Kompas.com - 01/07/2019, 17:35 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018).

 

KOMPAS.com – Dua partai dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019.

Berdasarkan penghitungan KPU, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara 55,50 persen, sementara Prabowo-Sandi yang mendapatkan 45,50 persen.

Gelagat keinginan merapat dari petinggi kedua partai mulai terlihat. Akankah keinginan ini bersambut?


Baca juga: PAN Dinilai Berpeluang Besar Diterima dalam Koalisi Pendukung Pemerintah

Sinyal dari PAN

Sinyal dari PAN beberapa kali dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara, Sabtu (28/6/2019).

Sehari sebelumnya, Bara mengatakan, partainya memiliki kesamaan visi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.

“Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024. Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," kata Bara, Jumat (27/6/2019).

Akan tetapi, keputusan terkait arah koalisi PAN masih akan memerhatikan kemungkinan-kemungkinan yang paling menguntungkan untuk partainya secara elektoral 5 tahun ke depan.

Baca juga: PAN Kaji Opsi Arah Politik yang Untungkan Elektoral Partai

"Saya kira opsi (arah politik) sudah terlihat di depan mata, tinggal bagaimana kita mempertajam mana yang terbaik bagi PAN dan tujuannya adalah mendapatkan hasil elektoral terbaik selama lima tahun ke depan," ujar dia.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut partainya baru akan menentukan arah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu mendatang.

“Arah politik PAN ke depan (ditentukan melalui) Rakernas akhir Juli atau awal Agustus," ujar Eddy saat ditemui Jumat (28/6/2019).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dengan keluarnya putusan MK, maka Koalisi Adil Makmur dinyatakan berakhir.

“Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan, Kamis (27/6/2019) malam.

Sikap Demokrat

Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah sinyal akan merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Namun, sikap Demokrat baru akan diketahui setelah 10 Juli nanti. Saat ini, menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, partainya masih dalam suasana berkabung setelah meninggalnya Ani Yudhoyono.

“Partai Demokrat masih berduka sampai 10 Juli nanti. Setelah 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan kegiatan dari Partai Demokrat,” kata Hinca, Minggu (30/6/2019), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Hinca, koalisi yang selama ini diikuti Partai Demokrat saat ini sudah berkhir, setelah KPU menetakan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu (30/6/2019).

“Jadi saya jelaskan bahwa koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden. Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih. Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir,” jelas dia.

Baca juga: Prabowo Kalah di MK, Demokrat Buka Peluang Merapat ke Jokowi

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya terbuka untuk bergabung bersama koalisi Jokowi-Ma’ruf selama ada tawaran yang masuk.

“Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir.

Akankah sinyal PAN-Demokrat disambut kubu Jokowi?

Politisi Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, Demokrat sudah mempunyai investasi politik jika ingin bergabung ke koalisi.

"Kalau Demokrat, dari awal kakinya memang sudah masuk satu langkah," ujar dia di dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut dia, banyak calon legislatif Demokrat yang pada Pileg 2019 tidak ragu-ragu berseberangan dengan partainya yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bahkan, kata Taufiq, mereka terang-terangan memasang foto wajah Joko Widodo dalam alat peraga kampanye.

"Jadi yang paling siap untuk bergabung dalam koalisi Pak Jokowi itu adalah Demokrat," ujar Taufiqulhadi.

Membaca peluang bergabung

Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Demokrat akan bergabung dengan koalisi pemerintah karena perlu mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional.

“Kalau Demokrat ini, selama dia berada di luar pemerintahan elektabilitasnya menurun. Jadi dia harus masuk pemerintahan supaya menaikkan elektabilitasnya,” kata Hendri.

Senada dengan Hendri, pengamat politik Tony Rosyid juga menyebut peluang bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf sangat besar.

Jika hal itu benar terjadi, maka PDI-P dan Demokrat akan berjalan bersamaan dalam kubu pemerintah.

Selama ini, hubungan pimpinan kedua partai, SBY dan Megawati Soekarnoputri, sempat merenggang sejak 2004, ketika SBY menyatakan maju dalam Pilpres 2004 bersama Jusuf Kalla.

Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...

Berdasarkan pengalaman itu, PDI-P harus memikirkan strategi agar masuknya Demokrat tidak menjadi bumerang bagi pihaknya.

“Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan. Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.

Sementara itu, Hendri Satrio menyebutkan, PAN memiliki kemungkinan yang besar untuk diterima jika menyatakan diri bergabung ke koalisi penguasa.

“Dan kalau pertanyaannya apakah PAN akan diterima ke pemerintahan, hampir pasti menurut saya. Pasca-reformasi itu, ada dua partai politik yang sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal-hal yang signifikan, dalam arti tidak perlu berada dalam satu koalisi, tetapi dapat kursi menteri,” kata Hendri.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X