Sinyal dari PAN dan Demokrat untuk Koalisi Jokowi, Akankah Bersambut?

Kompas.com - 01/07/2019, 17:35 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018).

 

KOMPAS.com – Dua partai dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019.

Berdasarkan penghitungan KPU, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara 55,50 persen, sementara Prabowo-Sandi yang mendapatkan 45,50 persen.

Gelagat keinginan merapat dari petinggi kedua partai mulai terlihat. Akankah keinginan ini bersambut?

Baca juga: PAN Dinilai Berpeluang Besar Diterima dalam Koalisi Pendukung Pemerintah

Sinyal dari PAN

Sinyal dari PAN beberapa kali dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara, Sabtu (28/6/2019).

Sehari sebelumnya, Bara mengatakan, partainya memiliki kesamaan visi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.

“Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024. Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," kata Bara, Jumat (27/6/2019).

Akan tetapi, keputusan terkait arah koalisi PAN masih akan memerhatikan kemungkinan-kemungkinan yang paling menguntungkan untuk partainya secara elektoral 5 tahun ke depan.

Baca juga: PAN Kaji Opsi Arah Politik yang Untungkan Elektoral Partai

"Saya kira opsi (arah politik) sudah terlihat di depan mata, tinggal bagaimana kita mempertajam mana yang terbaik bagi PAN dan tujuannya adalah mendapatkan hasil elektoral terbaik selama lima tahun ke depan," ujar dia.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut partainya baru akan menentukan arah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu mendatang.

“Arah politik PAN ke depan (ditentukan melalui) Rakernas akhir Juli atau awal Agustus," ujar Eddy saat ditemui Jumat (28/6/2019).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dengan keluarnya putusan MK, maka Koalisi Adil Makmur dinyatakan berakhir.

“Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan, Kamis (27/6/2019) malam.

Sikap Demokrat

Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah sinyal akan merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Namun, sikap Demokrat baru akan diketahui setelah 10 Juli nanti. Saat ini, menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, partainya masih dalam suasana berkabung setelah meninggalnya Ani Yudhoyono.

“Partai Demokrat masih berduka sampai 10 Juli nanti. Setelah 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan kegiatan dari Partai Demokrat,” kata Hinca, Minggu (30/6/2019), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Hinca, koalisi yang selama ini diikuti Partai Demokrat saat ini sudah berkhir, setelah KPU menetakan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu (30/6/2019).

“Jadi saya jelaskan bahwa koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden. Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih. Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir,” jelas dia.

Baca juga: Prabowo Kalah di MK, Demokrat Buka Peluang Merapat ke Jokowi

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya terbuka untuk bergabung bersama koalisi Jokowi-Ma’ruf selama ada tawaran yang masuk.

“Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir.

Akankah sinyal PAN-Demokrat disambut kubu Jokowi?

Politisi Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, Demokrat sudah mempunyai investasi politik jika ingin bergabung ke koalisi.

"Kalau Demokrat, dari awal kakinya memang sudah masuk satu langkah," ujar dia di dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut dia, banyak calon legislatif Demokrat yang pada Pileg 2019 tidak ragu-ragu berseberangan dengan partainya yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bahkan, kata Taufiq, mereka terang-terangan memasang foto wajah Joko Widodo dalam alat peraga kampanye.

"Jadi yang paling siap untuk bergabung dalam koalisi Pak Jokowi itu adalah Demokrat," ujar Taufiqulhadi.

Membaca peluang bergabung

Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Demokrat akan bergabung dengan koalisi pemerintah karena perlu mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional.

“Kalau Demokrat ini, selama dia berada di luar pemerintahan elektabilitasnya menurun. Jadi dia harus masuk pemerintahan supaya menaikkan elektabilitasnya,” kata Hendri.

Senada dengan Hendri, pengamat politik Tony Rosyid juga menyebut peluang bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf sangat besar.

Jika hal itu benar terjadi, maka PDI-P dan Demokrat akan berjalan bersamaan dalam kubu pemerintah.

Selama ini, hubungan pimpinan kedua partai, SBY dan Megawati Soekarnoputri, sempat merenggang sejak 2004, ketika SBY menyatakan maju dalam Pilpres 2004 bersama Jusuf Kalla.

Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...

Berdasarkan pengalaman itu, PDI-P harus memikirkan strategi agar masuknya Demokrat tidak menjadi bumerang bagi pihaknya.

“Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan. Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.

Sementara itu, Hendri Satrio menyebutkan, PAN memiliki kemungkinan yang besar untuk diterima jika menyatakan diri bergabung ke koalisi penguasa.

“Dan kalau pertanyaannya apakah PAN akan diterima ke pemerintahan, hampir pasti menurut saya. Pasca-reformasi itu, ada dua partai politik yang sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal-hal yang signifikan, dalam arti tidak perlu berada dalam satu koalisi, tetapi dapat kursi menteri,” kata Hendri.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X