KILAS

Ketua DPR Ingin Adanya Upaya Serius Akhiri Rivalitas Cebong dan Kampret

Kompas.com - 01/07/2019, 16:50 WIB
Bambang Soesatyo memandang sudah tidak ada relevansi mempertahankan polarisasi di Indonesia DPR RIBambang Soesatyo memandang sudah tidak ada relevansi mempertahankan polarisasi di Indonesia

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo berharap adanya upaya serius untuk menyudahi polarisasi masyarakat yang mengemuka sejak tahun politik 2019.

Karena jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin dapat mengganggu ketahanan nasional serta harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menyelesaikannya, Bambang menilai jika pemerintah, DPR, seluruh institusi negara, dan organisasi besar di bidang keagamaan harus seirama menunjukkan kepedulian terhadap masalah polarisasi ini.

"Tahun politik 2019 sudah berakhir, rivalitas antar masyarakat yang karib dengan sebutan cebong dan kampret harus segera diakhiri," jelas Bambang di DPR, Jakarta sesuai keterangan tertulis, Senin (1/7/2019).

Baca jugaRidwan Kamil: Lupakan Cebong dan Kampret di Medsos, "Move On"...

Namun meski sudah melakukan upaya, lanjut Bambang, semuanya akan sia-sia jika tidak adanya kesadaran dan kemauan dari masyarakat itu sendiri.

Untuk itu, Bambang tak pernah bosan mengingatkan kepada masyarakat jika di dalam dunia politik tidak ada rivalitas abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi.

"Sudah jelas tidak ada alasan bagi masyarakat Indonesia untuk memaksakan diri mempertahankan polarisasi," ucap dia.

Selanjutnya, Bambang meminta kepada masyarakat untuk memberikan panggung rivalitas hanya kepada para politisi sebagai sarana memperjuangkan aspirasi konstituennya masing-masing.

"Sebab persatuan dan kesatuan akan menjadikan Indonesia negara yang kuat dan kompetitif," tutup Bambang.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X