Dua Jaksa Hasil OTT Ditangani Kejagung, KPK Yakin Tidak Ada Konflik Kepentingan

Kompas.com - 01/07/2019, 14:36 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara pada seminar nasional di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). Seminar nasional yang mengangkat tema Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang menghadirkan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp. ABRIAWAN ABHEKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara pada seminar nasional di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). Seminar nasional yang mengangkat tema Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang menghadirkan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini bahwa Kejaksaan Agung tidak akan dilanda konflik kepentingan saat memeriksa dua jaksa yang sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas kasus dugaan suap Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggu DKI Jakarta, Jumat (28/6/2019) lalu.

"Ya enggak (ada konflik kepentingan). Salah satu tugas KPK kan koordinasi dan supervisi. Kami mengkordinasikan sekaligus supervisi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Ditetapkan sebagai Tersangka, Aspidum Kejati DKI Diduga Terima Suap Rp 200 Juta

Agus mengakui, kedua jaksa itu diindikasikan terlibat perkara selain suap yang sedang ditangani KPK. Namun, Agus enggan membeberkan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

"Kami menemukan ada indikasi kasus, yang itu memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi bukan kasus OTT-nya sendiri. Nah, dengan melibatkan dua orang itu, dua duanya kami akan kerjasama dengan Kejagung," lanjut Agus.

Dua jaksa yang dimaksud ialah Kepala Subdirektorat Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto dan Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Yuniar Sinar Pamungkas.

Dalam kasus suap Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggu DKI Jakarta di KPK sendiri, keduanya masih berstatus sebagai saksi.

Agus sekaligus memastikan, KPK dan Kejaksaan Agung akan menyelidiki bersama-sama apabila kedua jaksa tersebut diindikasi terlibat di dalam perkara utamanya.

Diberitakan, KPK melakukan OTT, Jumat (28/6/2019) lalu. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto (AWN), Sendy Pericho (SPE) dari pihak swasta, dan Alvin Suherman (AVS) berstatus pengacara.

"Terdapat barang bukti uang tunai dalam mata uang asing yang kami amankan dari lokasi, yaitu sekitar 21.000 dollar Singapura. Proses perhitungan secara rinci sedang dilakukan," kata Laode dalam konferensi pers di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2019).

Jika dikurskan ke rupiah per tanggal 28 Juni 2019, 21.000 dolar Singapura setara dengan Rp 218.970.150.

Sementara, dua jaksa yang ikut dijaring dalam OTT tidak ditetapkan sebagai tersangka, hanya dijadikan saksi. Juru Bicara KPK Febri Dianysah mengatakan, Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan proses internal.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Jan S Maringka mengatakan, dua jaksa yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) akan ditangani oleh Kejagung. Sedangkan pihak yang telah ditetapkan tersangka akan ditangani KPK.

Baca juga: Kejagung Minta Tangani Kasus Dua Jaksa Terkait Dugaan Suap Aspidum Kejati DKI

"Tiga yang akan ditangani KPK, sedangkan dua jaksa akan ditangani pendalaman lebih lanjut oleh Kejaksaan. Mekanisme pengawasan maupun mekanisme etik maupun mekanisme penanganan perkara kita kenal dalam istilah penyelidikan," kata Jan, Sabtu.

Jan sekaligus meminta KPK memberikan kesempatan Kejagung untuk menangani pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto. Menurut Jan, hal ini bagian dari sinergitas antarlembaga dalam penanganan kasus korupsi.

"Berikanlah kesempatan kepada kami untuk mengajukan melakukan sinergitas dalam penanganan perkara. Tadi sudah disampaikan beberapa tersangka, dan kemudian yang dikatakan kemarin OTT berikut dan dan barang buktinya akan diserahkan kepada kami termasuk dengan pihak-pihak terkait lain untuk dilakukan penangananan perkara selanjutnya," kata Jan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X