Kompas.com - 01/07/2019, 13:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai sebaiknya tetap menjadi pihak oposisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Menurut Adi, jika tidak ada pihak oposisi yang seimbang, maka proses politik tidak menjadi dinamis dan berpotensi pemerintah menjadi otoriter.

"Kalau dilihat dari probabilitinya, PAN dan Demokrat bisa saja bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, dalam demokrasi dibutuhkan oposisi yang sehat, jadi lebih baik PAN dan Demokrat tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Masih Berduka, Demokrat Tentukan Arah Politik Setelah 10 Juli

Dirinya mengkhawatirkan apabila koalisi pemerintah saat ini ditambah PAN dan Demokrat maka akan terjadi homogen politik yang dalam banyak hal mirip seperti orde baru.

Proses politik pun menjadi tak dinamis, tidak ada yang mengontrol pemerintah, dan kelompok penguasa berpotensi menjadi otoriter.

Suara di parlemen, tutur Adi, sudah menjadi milik koalisi pemerintah. Artinya, semua kebijakan dan kenginan pemerintah tidak akan mendapatkan perlawanan dan resistensi dari oposisi.

Baca juga: Nasdem Sambut Baik jika Demokrat Bergabung dengan Koalisi

"Kalau tidak ada keretakan dalam koalisi pemerintah ya sebaiknya tidak perlu merekrut PAN dan Demokrat. Ini untuk menciptakan kualitas demokrasi yang berimbang saja," paparnya kemudian.

Apalagi, seperti diungkapkan Adi, PAN dan Demokrat tidak bisa bergabung dengan koalisi jika partai-partai tidak membuka diri. Intensitas maupun lobi-lobi yang dilakukan PAN dan Demokrat tidak akan sukses jika parpol koalisi pemerintah menolak.

"Jadi tergantung bagaimana partai koalisi mau menerima apa tidak. Jadikanlah Pemilu 2019 menjadi reward dan punishment, partai yang menang jadi penguasa, yang kalah ya jadi oposisi," jelasnya.

Kompas TV Pasca keluarnya putusan MK yang menolak seluruhnya gugatan pemohon kubu Prabowo-Sandi, 4 parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur pun sepakat untuk bubar jalan. Meski begitu kelima parpol yang sebelumnya mendukung paslon 02 ini sepakat untuk membentuk kaukus atau forum informal untuk tetap menjalin komunikasi politik. Kita perbicangkan strategi apa yang akan dimainkan parpol-parpol pendukung Prabowo-Sandi setelah tak lagi bersama. #KoalisiIndonesiaAdilMakmur #PrabowoSubianto
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.