Polri dan Cita-cita Organisasi Polisi Kelas Dunia

KINERJA Polri di tahun politik semakin mendapat sorotan publik. Ini harus dapat menjadi momentum bagi kepolisian untuk menunjukan banyaknya perubahan yang telah, sedang dan akan dijalankan dalam rangka mewujudkan institusi yang profesional.

Anneke Osse dalam bukunya, Memahami Pemolisian (2007) menyebut salah satu prasyarat membangun pemolisian yang profesional adalah keterbukaan dan akuntabilitas kinerja.

Selain setiap personel bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada atasan dan institusi kepolisian secara penuh (akuntabilitas internal), dan melaporkan kinerja lembaga secara keseluruhan kepada Presiden selaku pemegang rantai komando tertinggi dan parlemen selaku pembuat kebijakan (akuntabilitas kepada negara).

Menurut Osse, polisi juga wajib melaporkan kinerjanya kepada masyarakat (akuntabilitas publik) dan pengawas (akuntabilitas eksternal dan pengawasan yang mandiri).

Proses ini diharapkan dapat membangun interaksi khususnya antara polisi dengan publik secara luas, untuk mengikis adanya anggapan bahwa polisi tidak netral. Karena netralitas merupakan modal penting bagi pemolisian yang demokratis.

Ironisnya, saat ini Polri dianggap belum sepenuhnya transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya. Misalnya dalam penanganan kasus yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan, kasus yang menimpa banyak aktivis HAM dan lingkungan, atau peristiwa 21-22 mei yang memakan korban.

Jika terus dibiarkan, persoalan yang cukup menyita perhatian publik ini dapat menggerus citra Polri yang semakin baik. Berdasarkan survei litbang Kompas, terjadi peningkatan tren citra polisi dimata masyarakat dalam lima tahun terakhir, dari 46,7 persen (tahun 2013) menjadi 82,9 persen (tahun 2018).

Persoalan mendasar

Polri dihadapkan pada persoalan mendasar, yakni keterbatasan anggaran untuk penambahan jumlah anggota maupun menjalankan operasional kepolisian, terutama fungsi pencegahan dan pemeliharaan keamanan.

Hingga hari ini, jumlah anggota Polri belum sesuai standar minimal sesuai rasio yang dikeluarkan oleh Perserikatan Banga-Bangsa (1 personel berbanding 400 orang). Terlebih jika membandingkan dengan luas wilayah yang harus diamankan, dari Sabang sampai Merauke, jumlah anggota Polri jauh dari ideal.  

Sementara itu, tingkat keamanan cukup berkembang dan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan anggaran yang cukup besar, hingga menurut Prof. Adrianus Meliala membuat Polri sibuk (Kompas, 2017).

Untuk menjawab tantangan defisit jumlah anggota di satu sisi, dan keterbatasan anggaran di sisi lain, tidak bisa tidak Polri harus menjadi institusi modern. Sedikitnya ada tiga ketegori modern menurut penulis.

Pertama, penggunaan teknologi informasi sebagai amanat Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan salah satu poin dalam program Promoter Kapolri harus dilakukan secara menyeluruh.

Perpres mengamanatkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di internal kelembagaan maupun pelayanan publik secara luas.

Selain pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), penerapan teknologi informasi juga diimplementasikan pada pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam rangka menangani laporan dari masyarakat, termasuk pengiriman informasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada masyarakat yang merupakan salah satu target untuk dibenahi Polri dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Selain upaya dari pusat melalui pelayanan SIM dan SKCK online, terdapat inovasi penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri. Misalnya yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah di tahun 2016, melalui aplikasi berbasis android yang disebut SASAK (Sistem Aplikasi Sambungan Aktif Kepolisian).