Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

Kompas.com - 29/06/2019, 17:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi, Partai Demokrat berpeluang bergabung ke koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca-bubarnya koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi kalau bicara kansnya saya yakin PAN dan Demokrat mau bergabung kepada Pak Jokowi walaupun belum diputuskan sikap politik masing-masing partai," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut Hendri, Partai Demokrat menyadari bahwa elektabilitasnya akan terus menurun jika tidak berada dalam lingkaran kekuasaan atau memilih menjadi oposisi.

Baca juga: Menurut Pengamat, PAN dan Demokrat Akan Gabung ke Koalisi Pendukung Pemerintah

Pada Pemilu 2014, partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memperoleh 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Namun, pada Pemilu 2019, suara Partai Demokrat menyusut menjadi 10.876.507 atau 7,77 persen.

Oleh sebab itu, kata Hendri, kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung dengan pemerintah agar dapat menaikkan elektabilitasnya.

"Kalau Demokrat ini, selama dia berada di luar pemerintahan elektabilitasnya menurun. Jadi dia harus masuk pemerintahan supaya menaikkan elektabilitasnya," kata Hendri.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Sikap dan Arah Politik 2019-2024 Ditentukan Majelis Tinggi

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Rapat antara Prabowo dan lima sekjen parpol berlangsung sejak 14.30 WIB hingga menjelang magrib.

Baca juga: Sekjen Demokrat: Koalisi Pendukung Prabowo-Sandiaga Sudah Berakhir

Selain Muzani, hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Hadir pula sejumlah petinggi partai politik lainnya seperti Fadli Zon, Fuad Bawazier, Titiek Soeharto dan Maher Algadri.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya belum menentukan sikap dan arah politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Dengan demikian, Demokrat belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah periode 2019-2024 di parlemen.

Menurut Hinca, sikap atau arah kebijakan politik Partai Demokrat nantinya akan diputuskan oleh Majelis Tinggi.

Adapun Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat sebagai ketua umum.

"Beliau (SBY) juga Ketua Majelis Tinggi partai dan di Oartai Demokrat soal calon presiden dan wakil presiden itu adalah wilayahnya Majelis Tinggi partai," kata Hinca.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni

DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni

Nasional
Ketua MRP Disebut Salah Gunakan Wewenang Jabatan dan Lakukan Perpecahan di Internal

Ketua MRP Disebut Salah Gunakan Wewenang Jabatan dan Lakukan Perpecahan di Internal

Nasional
BNPT dan Lemhannas Inggris Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

BNPT dan Lemhannas Inggris Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

Nasional
Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

Nasional
Video Viral Oknum Jaksa Menyawer, Kejagung Perintahkan Kejati Sumsel Lakukan Pemeriksaan

Video Viral Oknum Jaksa Menyawer, Kejagung Perintahkan Kejati Sumsel Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

Nasional
Jokowi dan Peluangnya sebagai 'King Maker' Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Jokowi dan Peluangnya sebagai "King Maker" Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Nasional
Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Nasional
Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Nasional
Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Nasional
Menlu Retno: GPDRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GPDRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.