Kompas.com - 28/06/2019, 15:13 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan yakin partainya siap untuk membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode mendatang.

Menurut Bara, ada kecocokan visi antara Jokowi-Ma'ruf dengan PAN.

"Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024. Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Meski demikian, sikap resmi PAN setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus ditentukan dalam Rakernas terlebih dahulu.

Baca juga: Waketum PAN: Pilpres 2019 Harus Jadi Pelajaran Para Elite

Bara mengatakan, semua pendapat kader akan ditampung dan dipertimbangkan dalam Rakernas itu.

Menurut Bara, perbedaan pendapat di internal partai biasa terjadi. Termasuk dalam menentukan arah dukungan usai putusan MK ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi memang keputusan resmi akan kami ambil melalui Rakernas dan mudah-mudahan akan kami laksanakan secepatnya bulan Juli nanti," ujar Bara.

Sebelumnya, Sekjen PAN Eddy Soeparno telah menyampaikan bahwa partainya mengkaji berbagai opsi untuk arah politik partai lima tahun ke depan.

Baca juga: PAN: Tidak Ada Keperluan untuk Memperkuat Posisi Pemerintah di Parlemen

PAN pun menegaskan akan konsisten terhadap jalan partai yang akan diputuskan bersama dalam Rakernas di akhir Juli 2019.

Di antara sejumlah opsi, PAN mengkaji pilihan yang bisa mengerek keuntungan elektoral bagi partai.

"Kita (PAN) akan bahas berbagai opsi yang kita buka, opsi seluas-luasnya di rakernas nanti untuk menentukan arah politik kita lima tahun ke depan dan akan konsisten ketika sudah menetapkan arah politik itu serta menekuninya sampai tahun 2024," ujar Eddy Soeparno.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X