PAN: Tidak Ada Keperluan untuk Memperkuat Posisi Pemerintah di Parlemen

Kompas.com - 28/06/2019, 11:24 WIB
Sekretaris jenderal PAN Eddy Soeparno saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSekretaris jenderal PAN Eddy Soeparno saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan, saat ini tidak ada keperluan bagi PAN untuk pindah gerbong bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Menurut dia, koalisi pengusung calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah kuat di parlemen.

"Koalisi yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf sudah mayoritas. Jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebarang dan menguatkan posisi pemerintah di parlemen," ujar Eddy saat konferensi pers di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: PAN Kaji Opsi Arah Politik yang Untungkan Elektoral Partai

Eddy mengatakan, kondisi kekuatan di parlemen saat ini berbeda dengan 2014.

Pada lima tahun silam, meskipun Jokowi dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, namun kekuatan di parlemen tidak imbang.

Menurut Eddy, ketidakseimbangan komposisi koalisi partai terjadi lantaran posisi oposisi di parlemen sangat kuat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, PAN menilai harus pindah ke koalisi pemerintah untuk membantu pemerintah mengimplikasikan programnya dan tidak tersendat kepentingan politik di parlemen.

"Pada saat itu PAN melihat bahwa program-program yang ingin diajukan oleh Jokowi dan JK akan terkendala di parlemen jika memang tidak memiliki kekuatan mayoritas," kata dia.

Baca juga: PAN: Selamat Pak Jokowi dan Maruf Amin

"Oleh karena itu, PAN memutuskan mendukung pemerintah pada saat itu. Nah, saat ini berbeda, koalisi yang mendung Jokowi-Ma'ruf sudah jadi mayoritas," lanjut dia.

Untuk menentukan arah politik PAN lima tahun ke depan, PAN akan membahas sejumlah opsi yang terbuka, apakah tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.