Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Demokrasi Butuh Partai di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 28/06/2019, 10:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi yang sehat membutuhkan partai di luar pemerintahan sebagai oposisi dan penyeimbang.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya apakah koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih membuka ruang bagi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Berkaitan membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang sehat membutuhkan adanya partai yang berada di pemerintahan, partai di luar pemerintahan, dan sekaligus partai yang punya kekuatan penyeimbang," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

"Sehingga akan terjadi check and balance. Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, oposisi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara," ujar Hasto lagi.

Baca juga: PDI-P: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Jabatan di Kabinet

Ia menambahkan, koalisi yang baik ialah yang terbentuk sebelum pilpres dimulai. Sebab, koalisi tersebut terhindar dari kesan pragmatis lantaran sudah membuat sejumlah kesepakatan lebih awal.

Keberadaan partai oposisi dan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat bisa turut mengkritik jika ada program pemerintah yang tak menyejahterakan.

Baca juga: Prabowo Kalah di MK, Demokrat Buka Peluang Merapat ke Jokowi

Meski demikian, Hasto mengatakan, politik selalu dinamis. Karena itu, peluang menerima anggota koalisi baru akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo beserta para ketua umum parpol pengusung.

Hanya, Hasto mengatakan, PDI-P tetap menilai koalisi yang sehat ialah yang terbentuk sebelum pilpres dimulai.

"Politik itu dinamis, hal terkait koalisi pascapilpres kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati (Soekarnoputri) dan Bapak Presiden Jokowi. Tapi ini sebagai contoh di dalam buku tentang election management, di situ disebutkan pentingnya oposisi," lanjut dia.

Baca juga: Ketum PAN: Prabowo Nyatakan Koalisi Adil dan Makmur Sudah Berakhir

Sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandiaga seperti Partai Demokrat dan PAN telah membuka peluang untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Opsi itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga.

Mereka akan memutuskan sikap politiknya dalam waktu dekat sebelum pembentukan kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com