Ketum PP Muhammadiyah: Politik Partisan 01 dan 02 Sudah Berakhir, Tak Perlu Diperpanjang

Kompas.com - 28/06/2019, 09:56 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kamis (7/2/2019). KOMPAS.com/ANDI HARTIKKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kamis (7/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haeder Nashir mengimbau semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan kemenangan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Haeder menilai putusan MK itu telah menjadi rujukan konstitusional bagi para pihak yang bersengketa dalam pemilu pilpres dan bagi segenap komponen bangsa.

"Karenanya politik partisan 01 dan 02 sudah berakhir serta tidak perlu diperpanjang dalam isu dan kepentingan apapun, yang ada adalah satu keluarga besar Indonesia," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Ganjar Ajak Semua Pihak Hormati Putusan MK

Haedar mengatakan, pihak Prabowo-Sandi pun menghormati putusan MK tersebut. Hal itu menunjukkan kedewasaan dan kenegarawanan politik sebagai modal berharga dalam kehidupan kebangsaan.

"Karenanya diucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024. Selamat pula kepada Prabowo-Sandi yang menunjukkan sikap legowo yang menjadi contoh bagi keteladanan politik bangsa," ujar Haedar.

Haedar berharap Jokowi-Ma'ruf bisa menjadi presiden dan wakil presiden untuk semua golongan pemilih. Keduanya diharapkan bisa mengayomi dan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Rekonsiliasi politik dan kultural menjadi keniscayaan.

"Tidak perlu euforia dalam kemenangan karena masalah dan tantangan Indonesia sangatlah berat dan kompleks. Jauhi pula keterbelahan bangsa akibat sikap politik yang negatif dan ekses dari pemilu. Jangan sampai Indonesia terkapling-kapling dalam primordialisme dan pengkutuban politik, agama, dan golongan yang menyebabkan lemahnya persatuan Indonesia," kata dia.

Menurut Haedar, Indonesia pasca pemilu 2019 harus berpikir ke depan dan merajut kebersamaan dan persatuan guna meraih kemajuan dan kejayaan bagi seluruh rakyat.

Mereka yang kuat secara politik dan ekonomi serta berbagai aspek kehidupan wajib berbagi, peduli, dan menunjukkan tanggungjawab kebangsaannya dalam membangun dan memajukan Indonesia.

Baca juga: Pasca-putusan MK, PGI Ajak Masyarakat Kembali Rajut Persahabatan

"Musuh terbesar Indonesia saat ini bukan hanya keterbelahan politik, tetapi kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan. Agenda terberat Indonesia ialah mewujudkan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam sidang pada Kamis (27/6/2019) kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak seluruh gugatan paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

"Mengadili, menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan.

Dengan ditolaknya gugatan tersebut, hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU tetap sah. Dalam hasil rekapitulasi itu paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, mengungguli paslon 02, Prabowo-Sandi, dengan suara 55,50 persen berbanding 44,50 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Nasional
Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X