PAN Tentukan Arah Politik dalam Rakernas, Juli atau Akhir Agustus

Kompas.com - 28/06/2019, 04:53 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menggelar konferensi pers  di Kantor PAN, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menggelar konferensi pers di Kantor PAN, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional ( PAN) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) untuk menentukan arah politik partai untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

"PAN akan melaksanakan Rakernas akhir Juli atau awal Agustus tahun ini, di mana kita kemudian akan menetapkan arah politik PAN ke depannya," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, di kantor DPP, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: PAN Minta Seluruh Masyarakat Dukung Pemerintahan Jokowi-Maruf

Eddy menjelaskan, arah PAN ditentukan usai pertemuan parpol Koalisi Adil dan Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Rencananya, pertemuan dengan parpol koalisi akan dilaksanakan Jumat (28/6/2019) pukul 14.00 WIB, di Kertanegara.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, nantinya akan dibahas perihal kelanjutan dari Koalisi Adil dan Makmur apakah masih bekerja sama atau berjalan sendiri-sendiri.

"Sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, besok siang kita akan membahas kelanjutan dari koalisi ini. Apakah kita akan masih bekerja sama, sebagaimana yang kita lakukan selama ini dengan baik ataukah kita diberikan kesempatan untuk berjalan sendiri-sendiri," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Ketum PAN: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Dukung

Seperti diketahui, majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno pun akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi bersama para pimpinan parpol koalisi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X