Menurut MK, Dalil 02 soal Penggelembungan Suara Hanya Asumsi Belaka

Kompas.com - 27/06/2019, 21:04 WIB
Majelis hakim menunda sementara sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMajelis hakim menunda sementara sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak dalil Prabowo-Sandiaga soal adanya penggelembungan suara saat Pilpres 2019. Menurut Mahkamah, dalil tersebut hanya asumsi tanpa bukti.

Hal itu salah satu pertimbangan majelis hakim konstitusi yang dibacakan dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019)

Dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Sandiaga menyebut ada indikasi penggelembungan suara ketika penghitungan suara Pilpres, 17 April 2019 lalu.

Tuduhan itu berdasarkan jumlah suara tidak sah yang dinilai sangat besar.

Tim 02 membandingkan suara tidak sah Pilpres tersebut dengan suara tidak sah Pemilu DPD.

Suara tidak sah Pilpres tersebut, menurut tim 02, jumlahnya antara 4,8 persen sampai 36,1 persen.

Versi tim 02, terjadi kecurangan pemilu yang mengakibatkan penggelembungan suara atau pencurian suara antara 16,7 juta sampai 30,4 juta suara.

Mahkamah berpendapat, dalil tersebut hanya berdasarkan analisis terhadap jumlah suara tidak sah tanpa ada bukti.

"Menurut mahkamah analisis yang dilakukan pemohon tidak didukung bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Menurut mahkamah, dalil pemohon a quo tidak beralasan hukum," ucap hakim Manahan MP Sitompul.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X