MK: Pemohon Gagal Buktikan Adanya 5,7 Juta Pemilih Fiktif

Kompas.com - 27/06/2019, 20:55 WIB
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap pemohon gagal membuktikan adanya 5,7 juta pemilih fiktif yang disebut masuk tiba-tiba dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam waktu sembilan hari.

Pemohon, dalam hal ini Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menuliskan bahwa mereka memiliki bukti atas dugaan pemilih fiktif itu dalam berkas permohonannya. Namun, barang bukti itu ternyata sama sekali tidak ada dan tidak pernah diserahkan ke MK.

"Mahkamah menilai untuk membuktikan dalil pemohon merujuk p144, tapi bukti p144 yang tertera dalam permohonan, tidak pernah diserahkan ke mahkamah jadi tidak bisa disahkan sebagai alat bukti," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan sikap mahkamah dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Kamis (27/6/2019).

Selain itu, untuk membuktikan gugatannya, pemohon juga menghadirkan Muhammad Maksum dan Jaswar Koto sebagai saksi dan ahli. Namun, keterangan yang didapat dari keduanya dinilai tidak menguatkan dalil yang disampaikan. 

"Terkait pemlih fiktif 5,7 juta, pemohon tidak bisa membuktikan bahwa itu bisa merugikan pemohon. Meski ada bukti, tapi dalil juga tidak jelas, tidak diuraikan rinci bagaimana penambahan terjadi, apakah DPK itu benar-benar pemilih aktif serta akibat dan pengaruhnya pada perolehan suara," ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Seandainya pemilih fiktif itu benar adanya, lanjut Hakim Konstitusi Saldi Isra, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih fiktif itu memilih salah satu pasangan calon. 

"Dengan demikian, dalil yang disampaikan pemohon tidak relevan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut," ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra. 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X