Kompas.com - 27/06/2019, 13:10 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019. 

"Nanti MK memutuskan segala sesuatunya, maka semua pihak harus menghormatinya dan melaksanakan keputusan itu agar tidak terjadi kekisruhan kembali," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Bambang menghargai apa yang disampaikan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke MK.

Seperti diketahui, Prabowo-Sandiaga adalah pihak pemohon dalam perkara ini. Sementara Jokowi-Ma'ruf terdaftar sebagai pihak terkait. 

"Jadi tidak hanya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, tapi juga pasangan Prabowo-Sandiaga yang mengatakan mereka semua menyerahkan sepenuhnya pada proses yang ada di MK," ujarnya.

Bambang mengimbau, seluruh masyarakat tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja memancing keributan.

Ia mengatakan, seluruh masyarakat berkewajiban untuk menjaga suasana politik yang kondusif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Keyakinan Yusril Jelang Sidang Putusan MK

"Saya imbau dari gedung parlemen ini bahwa kita punya kewajiban semuanya sebagai warga negara dan sesama anak bangsa, menjaga suasana politik yang kondusif," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, sudah saatnya seluruh masyarakat bergandengan tangan kembali membangun bangsa. Jika terjadi keributan, yang merugi dan menanggung akibatnya adalah rakyat.

"Kalau tetap ribut yang dirugikan adalah masyarakat. Itu namanya para elite egois, tidak memikirkan rakyatnya, hanya mementingkan kepentingan kekuasaan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

Nasional
Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Nasional
Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Nasional
Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.