Seruan agar Semua Pihak Hormati dan Terima Putusan MK

Kompas.com - 27/06/2019, 10:38 WIB
Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPersonel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh mengimbau semua pihak untuk menerima apapun putusan sengketa pilpres yang akan dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) siang ini.

Imbauan salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia. Lewat Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid, MUI mengimbau semua pihak agar menerima putusan MK dengan keikhlasan. 

"MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keihlasan, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: MUI Imbau Semua Pihak Terima Apa Pun Putusan MK

Sementara Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad berharap adanya rekonsiliasi sosial di masyarakat usai MK memutuskan sengketa hasil pilpres.

"Artinya semua pihak bisa bersatu kembali, karena Indonesia itu lebih penting dibandingkan segala sesuatu. Adapun ganjalan-ganjalan, diselesaikan dengan mekanisme konstitusi kita," ujar Dadang di Jakarta, Senin (24/6/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Muhammadiyah Berharap Semua Pihak Terima Putusan MK dan Bersatu Kembali

Dadang pun berharap semua pihak bisa menerima putusan MK dan kembali berkegiatan seperti sedia kala.

"Apapun keputusannya kita harus siap menerima putusan itu. Saya kira karena itu sudah sepakat, seperti dalam Al Quran, kalau sudah disepakati dan diputuskan, maka bertawakallah kepada Allah," ujar dia.

Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini seperti dikutip dari Kompas.id mengatakan, proses persidangan MK yang diselenggarakan beberapa hari lalu berlangsung sangat transparan. Masyarakat pun bisa turut mengawal berlangsungnya sidang tersebut.

Untuk itu, apa pun putusan MK, harus dihormati. 

”Langkah penyelesaian (MK), sesuatu yang dipilih bersama. Jadi, apa pun putusan dari MK, ini yang harus kita semua hormati. Saya kira, ini merupakan proses pendewasaan dan pembelajaran politik yang luar biasa bagi Indonesia,” ucapnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta semua pihak mematuhi dan menaati apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Baca juga: Ketua DPR: Apa Pun Putusan MK, Wajib Ditaati Semua Pihak

Bambang mengatakan, putusan tersebut tak hanya harus dipatuhi oleh pihak yang berperkara di MK dan para pendukung capres, namun seluruh masyarakat Indonesia.

"Penghormatan terhadap MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara. Karenanya, apapun putusan MK, wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh pihak," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Rabu (12/6/2019).

Sementara itu, Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menilai, penting bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan rekonsiliasi usai Mahkamah Konstitusi ( MK) mengeluarkan putusan sengketa hasil pilpres.

Baca juga: KPU Sebut Rekonsiliasi Kedua Paslon Penting Dilakukan Usai Putusan MK

Hal ini demi terciptanya silaturahim mengingat tensi politik belakangan menjadi tegang karena penyelenggaraan pemilihan presiden.

"Kalau dalam pandangan saya secara pribadi, menurut saya penting bagi Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Prabowo-Pak Sandi itu bertemu. Karena apa, karena kekuatan silaturahim itu menjadi sangat bermakna dalam situasi seperti ini," kata Wahyu dalam sebuah diskusi di DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

TKN dan BPN

Di sisi lain, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga memastikan pihaknya akan menerima apapun putusan MK.

Bahkan komitmen untuk menerima apapun putusan MK ini sudah disampaikan langsung oleh Prabowo. Dahnil pun berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandi bisa menerima apapun hasil putusan MK nanti.

Baca juga: TKN dan BPN Siap Terima Apa Pun Putusan MK

Sementara Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, juga berharap semua pihak bisa menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Harapan ini termasuk untuk TKN dan pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara Ketua KPU Arief juga Budiman mengaku sudah meminta jajaran KPU, baik KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun PPK, PPS, dan KPPS, untuk berbesar hati menerima apa pun putusan Mahkamah.

Baca juga: JEO-Pokok Perkara dan Jawaban Tergugat Sidang MK Sengketa Pilpres 2019

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Penambahan Pasien Baru Covid-19 di Kalsel Cukup Signifikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X