Kompas.com - 27/06/2019, 10:38 WIB
Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPersonel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh mengimbau semua pihak untuk menerima apapun putusan sengketa pilpres yang akan dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) siang ini.

Imbauan salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia. Lewat Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid, MUI mengimbau semua pihak agar menerima putusan MK dengan keikhlasan. 

"MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keihlasan, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: MUI Imbau Semua Pihak Terima Apa Pun Putusan MK

Sementara Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad berharap adanya rekonsiliasi sosial di masyarakat usai MK memutuskan sengketa hasil pilpres.

"Artinya semua pihak bisa bersatu kembali, karena Indonesia itu lebih penting dibandingkan segala sesuatu. Adapun ganjalan-ganjalan, diselesaikan dengan mekanisme konstitusi kita," ujar Dadang di Jakarta, Senin (24/6/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Muhammadiyah Berharap Semua Pihak Terima Putusan MK dan Bersatu Kembali

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dadang pun berharap semua pihak bisa menerima putusan MK dan kembali berkegiatan seperti sedia kala.

"Apapun keputusannya kita harus siap menerima putusan itu. Saya kira karena itu sudah sepakat, seperti dalam Al Quran, kalau sudah disepakati dan diputuskan, maka bertawakallah kepada Allah," ujar dia.

Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini seperti dikutip dari Kompas.id mengatakan, proses persidangan MK yang diselenggarakan beberapa hari lalu berlangsung sangat transparan. Masyarakat pun bisa turut mengawal berlangsungnya sidang tersebut.

Untuk itu, apa pun putusan MK, harus dihormati. 

”Langkah penyelesaian (MK), sesuatu yang dipilih bersama. Jadi, apa pun putusan dari MK, ini yang harus kita semua hormati. Saya kira, ini merupakan proses pendewasaan dan pembelajaran politik yang luar biasa bagi Indonesia,” ucapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.