Gugatan BPN Prabowo-Sandiaga Ditolak MA, Ini Kata TKN Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 27/06/2019, 10:11 WIB
Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni, di Sekretariat TKN, Jakarta, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni, di Sekretariat TKN, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin bersyukur dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak menerima permohonan sengketa pelanggaran administratif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN).

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengatakan itu menandakan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang selalu didengungkan BPN tidak benar.

"Alhamdulillah tuntutan BPN ditolak MA. Artinya tuduhan TSM itu isapan jempol belaka," ujar Raja ketika dihubungi, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Jelang Putusan MK, Bagaimana Peluang Prabowo-Sandi Menangkan Sengketa Pilpres?

Raja mengatakan, putusan MA juga menjadi isyarat baik bagi putusan yang akan dibacakan di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

TKN semakin optimistis MK akan menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tetapi yang penting kami siap menerima apa pun hasil MK nanti," ujar Raja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 kepada MA, setelah permohonannya ditolak oleh Bawaslu. 

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Pihak pemohon diwakili oleh Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak termohon.

Baca juga: MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi soal Pelanggaran Administratif Pemilu

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Namun, MA memutuskan tidak menerima permohonan tersebut.

"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais," seperti dikutip dari salinan putusan yang diterima Kompas.com, Rabu (26/6/2019).

Majelis hakim menilai pokok permohonan pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Kompas TV Jalur hukum akhirnya dipilih oleh pasangan Prabowo-Sandi untuk menyelesaikan perselisihan hasil hitung suara pilpres 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak datang ke MK. Hal tersebut dituangkan Prabowo dalam video berdurasi sekitar 5 menit. #PutusanMK #PrabowoSandi #SengketaPilpres2019

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin

Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin

Nasional
UPDATE: 140.915 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 36,19 Persen

UPDATE: 140.915 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 36,19 Persen

Nasional
UPDATE 25 Juni: Sebaran 18.872 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Juni: Sebaran 18.872 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta, Minta Kepengurusan Moeldoko Disahkan

Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta, Minta Kepengurusan Moeldoko Disahkan

Nasional
Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

Nasional
Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nasional
Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Nasional
Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Nasional
UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Nasional
UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

Nasional
Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X