Gugatan BPN Prabowo-Sandiaga Ditolak MA, Ini Kata TKN Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 27/06/2019, 10:11 WIB
Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni, di Sekretariat TKN, Jakarta, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni, di Sekretariat TKN, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin bersyukur dengan putusan Mahkamah Agung ( MA) yang tidak menerima permohonan sengketa pelanggaran administratif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN).

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengatakan itu menandakan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang selalu didengungkan BPN tidak benar.

"Alhamdulillah tuntutan BPN ditolak MA. Artinya tuduhan TSM itu isapan jempol belaka," ujar Raja ketika dihubungi, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Jelang Putusan MK, Bagaimana Peluang Prabowo-Sandi Menangkan Sengketa Pilpres?

Raja mengatakan, putusan MA juga menjadi isyarat baik bagi putusan yang akan dibacakan di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

TKN semakin optimistis MK akan menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tetapi yang penting kami siap menerima apa pun hasil MK nanti," ujar Raja.

Sebelumnya, BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 kepada MA, setelah permohonannya ditolak oleh Bawaslu. 

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Pihak pemohon diwakili oleh Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak termohon.

Baca juga: MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi soal Pelanggaran Administratif Pemilu

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Namun, MA memutuskan tidak menerima permohonan tersebut.

"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais," seperti dikutip dari salinan putusan yang diterima Kompas.com, Rabu (26/6/2019).

Majelis hakim menilai pokok permohonan pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Kompas TV Jalur hukum akhirnya dipilih oleh pasangan Prabowo-Sandi untuk menyelesaikan perselisihan hasil hitung suara pilpres 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak datang ke MK. Hal tersebut dituangkan Prabowo dalam video berdurasi sekitar 5 menit. #PutusanMK #PrabowoSandi #SengketaPilpres2019

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X