Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Kompas.com - 27/06/2019, 05:51 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tak tahu soal anggapan dirinya akan pasang badan demi meloloskan Haris Hasanuddin dalam seleksi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur saat itu.

Lukman menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir terkait keterangan saksi lain yang mengatakan dirinya akan pasang badan terkait Haris.

"Ini perlu saya klarifikasi ke Saudara, konon Saudara pasang badan atas penunjukan Haris, apa pun risikonya, bablas lah, bisa saudara jelaskan?" tanya jaksa Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

"Saya tidak tahu yang mengucapkan itu siapa," jawab Lukman.

Baca juga: Menag Lukman Mengaku Dapat Masukan dari Khofifah soal Haris Hasanuddin Lewat Romahurmuziy

Akan tetapi berdasarkan pemberitaan media, Lukman melihat pernyataan itu berasal dari Haris yang kemudian sudah dikoreksi bahwa itu persepsi pribadi.

"Saya hanya mengatakan bahwa seingat saya, kita hadapi saja KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), itu konteksnya adalah terkait butir i tentang norma yang sanksi disiplin 5 tahun itu. Terkait itu saya katakan kita hadapi saja KASN yang mungkin lalu diinterpretasi pasang badan," ujar Lukman.

Butir i yang dimaksud merupakan syarat seleksi yang disusun Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Kemenag.

Persyaratan itu mengenai peserta seleksi tidak boleh dijatuhi sanksi disiplin sedang atau berat selama 5 tahun terakhir.

Lukman mengaku berkonsultasi dengan sejumlah ahli hukum terkait butir i tersebut. Menurut Lukman butir i itu bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca juga: Menurut Sekjen, Menag Lukman Pasang Badan dan Tak Takut Dilaporkan ke Presiden

Butir i juga membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dua kali mengirim surat ke Lukman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Surat itu menyinggung adanya ketidaksesuaian persyaratan seleksi administrasi karena ada 2 peserta yang lolos seleksi yaitu Haris Hasanudin dan Anshori pernah mendapat hukuman disiplin pada 2015 dan 2016.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Nasional
Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Nasional
Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Nasional
Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Nasional
Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Nasional
Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Nasional
Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Nasional
Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Nasional
Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Nasional
Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Nasional
Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Nasional
Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Nasional
Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X