Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Kompas.com - 27/06/2019, 05:51 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tak tahu soal anggapan dirinya akan pasang badan demi meloloskan Haris Hasanuddin dalam seleksi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur saat itu.

Lukman menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir terkait keterangan saksi lain yang mengatakan dirinya akan pasang badan terkait Haris.

"Ini perlu saya klarifikasi ke Saudara, konon Saudara pasang badan atas penunjukan Haris, apa pun risikonya, bablas lah, bisa saudara jelaskan?" tanya jaksa Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

"Saya tidak tahu yang mengucapkan itu siapa," jawab Lukman.

Baca juga: Menag Lukman Mengaku Dapat Masukan dari Khofifah soal Haris Hasanuddin Lewat Romahurmuziy

Akan tetapi berdasarkan pemberitaan media, Lukman melihat pernyataan itu berasal dari Haris yang kemudian sudah dikoreksi bahwa itu persepsi pribadi.

"Saya hanya mengatakan bahwa seingat saya, kita hadapi saja KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), itu konteksnya adalah terkait butir i tentang norma yang sanksi disiplin 5 tahun itu. Terkait itu saya katakan kita hadapi saja KASN yang mungkin lalu diinterpretasi pasang badan," ujar Lukman.

Butir i yang dimaksud merupakan syarat seleksi yang disusun Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Kemenag.

Persyaratan itu mengenai peserta seleksi tidak boleh dijatuhi sanksi disiplin sedang atau berat selama 5 tahun terakhir.

Lukman mengaku berkonsultasi dengan sejumlah ahli hukum terkait butir i tersebut. Menurut Lukman butir i itu bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca juga: Menurut Sekjen, Menag Lukman Pasang Badan dan Tak Takut Dilaporkan ke Presiden

Butir i juga membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dua kali mengirim surat ke Lukman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X