TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Kompas.com - 27/06/2019, 04:50 WIB
Massa pengunjuk rasa berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal sidang gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa pengunjuk rasa berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal sidang gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, merasa heran dengan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang masih berdemonstrasi.

Sebab, Prabowo telah melarang pendukungnya untuk berdemonstrasi sepanjang sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ( MK) berlangsung. Karena itu, ia menduga pendukung Prabowo yang masih berdemonstrasi hanya mencari panggung politik.

"Bisa jadi mereka masih pendukung yang memang sejak awal ikut numpang. Agar punya panggung dan momentum politik," ujar Karding saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Istana Harap Demo Putusan MK Tak Ganggu Aktivitas Warga Jakarta

Ia menambahkan, bisa jadi pula, mereka yang masih berdemonstrasi masih belum puas atas kekalahan perolehan suara Prabowo-Sandi. Karena itu mereka tetap berdemonstrasi meskipun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah melarangnya.

Namun, Karding mengatakan, yang perlu diwaspadai ialah mereka yang berdemonstrasi dengan tujuan untuk menciptakan rasa tak aman di tengah masyarakat. Karding mengatakan hal tersebut bisa memicu trauma masyarakat atas kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei lalu.

Karena itu, ia meminta para pendukung Prabowo-Sandi mematuhi instruksi capres mereka untuk tak menggelar demonstrasi, terutama saat pembacaan putusan perkara.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Polri Sebut Potensi Gangguan Keamanan Selama Sidang MK Tak Sebesar Demo 21-22 Mei

"Menurut saya ada baiknya mereka tidak perlu turun, karena itu menciptakan satu situasi yang tidak baik atas trauma 21-22 Mei yang lalu," lanjut politisi PKB itu.

Massa aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, membubarkan diri, Rabu (26/6/2019) pukul 16.30.

Mereka membubarkan diri setelah menggelar tahlil dan baca doa bersama.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa berjalan menuju arah Bundaran HI maupun berbelok ke arah Gambir setelah membubarkan diri.

Baca juga: Tak Ingin Kerusuhan 21-22 Mei Terulang, Kapolri Larang Demo di Depan MK

Orator pun meminta massa kembali berkumpul pada Kamis (27/6/2019) esok pukul 08.00.

"Besok pembacaan hasil sidang pukul 12.00 siang jadi kita datang jam 08.00. Yang punya HP kirimkan pesan sebanyak-banyaknya, undang satu juta orang," kata orator.

Padahal sebelumnya BPN telah melarang pendukung Prabowo-Sandi berdemonstrasi. Mereka diminta menyaksikan pembacaan putusan perkara di rumah masing-masing.

Baca juga: JEO-Hal-hal yang Perlu Kita Tahu soal Sengketa Hasil Pemilu 2019



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X