Kontras: Jenis Kasus Penyiksaan oleh Polisi Dominan pada Kasus Salah Tangkap

Kompas.com - 26/06/2019, 18:56 WIB
Ilustrasi penyiksaan penyekapan penculikan ShutterstockIlustrasi penyiksaan penyekapan penculikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kontras Rivanlee mengatakan, jenis kasus penyiksaan dan tindakan tak manusiawi yang dilakukan aparat kepolisian paling banyak terjadi dalam kasus salah tangkap dibandingkan murni kriminal.

Ia mengatakan, pratik penyiksaan dengan jenis salah tangkap terjadi sebanyak 51 kasus dan 21 kasus murni kriminal.

Hal itu disampaikan Rivanlee dalam laporan terkait situasi dan kondisi praktik penyiksaan di Indonesia dari periode Juni 2018 - Mei 2019.

"Persoalan modus (salah tangkap) kita temukan dalam pendampingan kontras dengan motif pengakuan (korban) dan kita melihat ada kegagalan polisi dalam mengahadapi suatu peristiwa," kata Rivanlee di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (26/6/2019).


Baca juga: Kontras: Sepanjang 2018-2019 Kasus Penyiksaan Dominan Dilakukan Polisi

Rivanlee menceritakan pada tanggal 1 September 2018 Kontas meminta Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas tindakan salah tangkap pada 3 orang warga dalam kasus pembunuhan Bripka Anumerta Faisal.

"Mereka dilepaskan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Aceh Utara tidak terlibat dalam perkara pembunuhan Birpka Anumerta Faisal. Dari penangkapan itu 3 warga kembali dalam kondisi memperihatinkan," ujar dia.

Rivanlee mengatakan alat paling dominan yang digunakan dalam praktik penyiksaan oleh kepolisian adalah tangan kosong, seperti melakukan pemukulan.

Ia juga mengatakan, kepolisian juga kerap menggunakan benda keras, senjata api, binatang, air keras dan senjata listrik.

"Alat dominan dalam praktik penyiksaan mayoritas menggunakan tangan kosong. adapun yang prelu kami angkat itu penggunaan binatang," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
KPU: Jika Anggaran Dipangkas, akan Mengganggu Tahapan Pilkada

KPU: Jika Anggaran Dipangkas, akan Mengganggu Tahapan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X