Kontras: Sepanjang 2018-2019 Kasus Penyiksaan Dominan Dilakukan Polisi

Kompas.com - 26/06/2019, 18:02 WIB
(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kontras Rivanlee Anandar memaparkan laporan terkait situasi dan kondisi praktik penyiksaan di Indonesia dari periode Juni 2018 - Mei 2019.

Rivanlee mengatakan, pihaknya menemukan bahwa institusi kepolisian paling banyak melakukan praktik penyiksaan dan tindakan tak manusiawi.

Ia mengatakan, dari 72 kasus penyiksaan yang ditemukan, 57 kasus dilakukan oleh aparat kepolisian dengan motif untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai peristiwa.

"Jadi kita lihat praktik penyiksaan dilakukan kepolisian itu sering kali bermula untuk mendapatkan informasi-informasi, mengenai suatu peristiwa dari tersangka ataupun saksi," kata Rivanlee di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Rivanlee mengatakan, praktik penyiksaan juga dilakukan oleh TNI dan sipir. Namun, praktik penyiksaan yang dilakukan sipir kepada tahanan di Lapas menjadi sorotan pada tahun 2019 ini, karena penyiksaan yang dilakukan sipir tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Kontras Temukan 72 Kasus Penyiksaan dan Tindakan Tak Manusiawi di Indonesia

"Seperti kemarin ada kasus tentang sipir dengan tahanan. Itu dikarenakan sipir berlaku keras terhadap tahanan-tahanan dengan alasan ketertiban," ujar dia.

Rivanlee juga memaparkan tempat paling dominan terjadinya praktik penyiksaan dan tindakan tak manusiawi adalah sel tahanan, sebanyak 32 kasus.

Sementara itu, tempat publik menjadi tempat praktik penyiksaan sebanyak 27 kasus dan tempat tertutup sebanyak 13 kasus.

"Tempat publik yang dimaksud adalah tempat yang bisa diakses oleh publik secara bebas seperti partai," ujar Rivanlee.

Selanjutnya, Rivanlee mengatakan, seharusnya metode penyiksaan yang dilakukan kepolisian tidak digunakan lagi usai disahkannya Konvensi Anti Penyiksaan sejak tahun 1998 dan aturan internal polisi.

"Dan Kepolisian sendiri telah memiliki aturan internal Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X